JurnalPatroliNews – Jakarta, – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons kritikan para anggota dewan terkait kebijakan penganggaran terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Kritikan itu disampaikan fraksi-fraksi di DPR saat rapat paripurna terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024 pekan lalu. Kemudian direspons Sri Mulyani saat rapat paripurna kemarin.
Ada empat tema besar yang dikritisi para anggota dewan dari berbagai fraksi terkait kebijakan terakhir Jokowi. Diantaranya subsidi mobil listrik, gaji PNS tak kunjung naik, utang terus membengkak, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Merespons kritikan pertama, ihwal pemberian subsidi mobil listrik, Sri Mulyani tujukan kepada fraksi-fraksi Partai Demokrat, PKS, dan PAN. Kata dia, kebijakan yang termuat dalam kebijakan pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) itu merupakan upaya pemerintah mentransformasi ekonomi.
“Dukungan terhadap KBLBB ini merupakan upaya untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, serta penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi,” ucap Sri Mulyani dikutip Rabu (31/5/2023).
Lagipula, ia melanjutkan, dukungan terhadap pengembangan ekosistem industri KBLBB juga dilakukan di banyak negara seperti di AS, Eropa, Tiongkok, dan beberapa negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.
Produsen kendaraan bermotor di banyak negara juga telah berkomitmen untuk beralih memproduksi 100% mobil listrik di tahun 2035-2040.
“Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah memperkenalkan serangkaian insentif yang diarahkan baik dari sisi supply maupun demand untuk menstimulus investasi dan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas,” ujarnya.
Adapun untuk kritikan gaji PNS, Sri Mulyani tak mereponsnya saat rapat paripurna. Ia meresponsnya saat seusai rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR yang terlaksana selepas rapat paripurna.
Sri Mulyani mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menggodok kenaikan gaji PNS untuk 2024 dan kepala negara mempertimbangkan untuk menaikkan besaran gaji mereka. Hasil akhir kenaikannya akan diumumkan saat Presiden Jokowi menyampaikan RUU APBN 2024 pada 16 Agustus mendatang.
Terkait utang, Sri Mulyani merespons dengan menanggapi kritikan yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP.
Komentar