Menurutnya, dalam menjalankan kebijakan fiskal 2024 yang ekspansif, pemerintah tetap akan mengendalikan defisit di kisaran 2,16% hingga 2,64% PDB. Sejalan dengan itu, pembiayaan utang tetap dikelola secara hati-hati, dan berkelanjutan sesuai best practice pengelolaan utang.
“Dengan menjaga keseimbangan antara biaya dan risiko, menjaga rasio utang dalam batas aman di kisaran 38,07% hingga 38,97% PDB, menerbitkan utang secara terukur, serta melakukan pendalaman pasar agar cost of fund semakin efisien,” ucapnya.
Sementara itu, tentang kritikan pembangunan IKN, ia menjawab dengan memastikan bahwa penganggaran untuk pembangunannya akan tetap terlaksana karena telah menjadi agenda prioritas nasional bersamaan dengan berbagai proyek strategis nasional (PSN) lainnya.
“Program prioritas juga difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi, melalui […] percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional,” tuturnya.
Ia juga memastikan, untuk meningkatkan kualitas belanja pada 2024, Pemerintah akan konsisten melanjutkan penguatan prinsip spending better melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar serta program-program untuk mendukung program prioritas.
Belanja ini diantaranya dengan fokus peningkatan kualitas dan akses pendidikan seperti PIP, KIP kuliah, BOS, pemberian beasiswa LPDP, link and match, hingga penguatan kualitas dan akses kesehatan seperti efektivitas JKN, kemandirian farmasi, sistem kesehatan yang handal.
Selain itu juga diarahkan untuk mendorong hilirisasi SDA, serta mendorong efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi agar tepat sasaran dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Komentar