JurnalPatroliNews – Jakarta – Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengamankan sejumlah kantor Kejaksaan belakangan ini memicu berbagai tafsir politik. Sebagian pengamat mencurigai langkah ini sebagai tanda adanya dinamika perebutan pengaruh di antara lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian.
Lebih jauh, ada juga dugaan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang menjalankan misi khusus untuk “membersihkan” pemerintahan dari figur-figur warisan pemerintahan sebelumnya yang belum tersentuh proses hukum.
Rocky Gerung, pengamat politik yang dikenal vokal, menanggapi polemik ini dengan menyatakan bahwa spekulasi semacam itu adalah sesuatu yang wajar dalam atmosfer politik nasional.
“Masuknya TNI ke dalam pengamanan Kejaksaan bisa dibaca sebagai isyarat awal bahwa pemerintah serius ingin menindak kasus-kasus korupsi, tanpa pandang bulu,” ujar Rocky melalui kanal YouTube miliknya pada Kamis, 15 Mei 2025.
Ia menilai Presiden Prabowo tengah memainkan strategi tegas dalam menghadapi kelompok yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama. Menurutnya, ini bukan sekadar upaya simbolis, tetapi menunjukkan bahwa Prabowo mulai menarget aktor-aktor yang selama ini terlindungi oleh struktur kekuasaan sebelumnya.
“Prabowo paham kapan harus bertindak lebih keras untuk mengatasi akar persoalan korupsi,” tegas Rocky.
Ia menambahkan, publik perlu melihat lebih dalam substansi dari langkah-langkah ini, bukan sekadar pada kemasan politiknya. Jika kehadiran TNI mampu memperkuat institusi hukum dan membawa dampak nyata dalam pemberantasan korupsi, maka kontroversi seputar manuver ini akan mereda dengan sendirinya.
“Tujuan utama dari langkah ini adalah mempercepat agenda anti-korupsi. Jangan sampai hanya dipandang sebagai manuver politik belaka,” pungkasnya.
Komentar