JurnalPatroliNews – Washington, D.C. – Ketegangan antara Universitas Harvard dan pemerintah Presiden Donald Trump kembali memanas menyusul rencana pemerintah federal untuk mencabut seluruh kerja sama kontraktual dengan institusi pendidikan bergengsi itu.
Surat resmi dari Komisioner Federal Acquisition Service, Josh Gruenbaum, telah dikirim ke seluruh lembaga pemerintah, menyerukan evaluasi menyeluruh atas kontrak-kontrak aktif dengan Harvard University. Bila ditemukan tidak esensial, lembaga diminta segera mengakhiri kerja sama tersebut dan mencari mitra baru.
Menurut laporan dari sumber terpercaya, total nilai kontrak yang dipertimbangkan untuk dihentikan mencapai kisaran 100 juta dolar AS.
“GSA tengah memfasilitasi proses identifikasi, penghentian, atau relokasi kontrak dari Harvard serta entitas terkaitnya di seluruh institusi federal,” demikian isi surat tersebut yang dilansir Bloomberg pada Rabu, 28 Mei 2025.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memastikan bahwa pengeluaran pemerintah melalui kontrak federal benar-benar mendukung arah kebijakan negara.
Surat yang pertama kali terungkap lewat pemberitaan New York Times juga mencantumkan tenggat waktu bagi lembaga-lembaga untuk menyampaikan laporan evaluasi mereka paling lambat 6 Juni.
Ketegangan ini muncul seiring meningkatnya tekanan dari Gedung Putih terhadap kampus-kampus besar yang dituding gagal mengatasi isu antisemitisme dan dinilai terlalu berpihak pada agenda keberagaman yang condong ke sayap kiri.
Selain Harvard, universitas lain seperti Columbia, Cornell, dan Northwestern juga mendapat desakan agar mereformasi kebijakan internal mereka secara drastis. Kritik ini memicu kekhawatiran luas mengenai intervensi negara terhadap otonomi akademik dan kebebasan berekspresi di lingkungan kampus.
Sebagai bagian dari pendekatan keras ini, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio baru-baru ini memerintahkan penghentian sementara proses wawancara visa bagi mahasiswa baru di semua kedutaan besar AS. Pemerintah juga merencanakan pengetatan pengecekan latar belakang, termasuk aktivitas media sosial pelamar, yang bisa berdampak besar terhadap mahasiswa asing.
Harvard sendiri kini menjadi pusat sasaran dalam kampanye pemerintahan Trump. Selain kontrak federal yang dibekukan, dana hibah riset senilai lebih dari 2,6 miliar dolar telah ditangguhkan, dan tidak ada dana baru yang diberikan. Trump bahkan berulang kali menyerukan pencabutan status bebas pajak universitas tersebut sebuah langkah yang bisa mengguncang keuangan Harvard, meskipun kampus itu memiliki dana abadi senilai 53 miliar dolar AS.
Komentar