JurnalPatroliNews – Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, menyatakan secara terbuka bahwa partainya akan tetap berdiri di belakang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam periode 2024–2029.
Hal ini ia sampaikan saat memberikan pidato dalam peringatan Hari Lahir ke-27 PKB yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu malam, 23 Juli 2025.
“Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Prabowo, PKB berkomitmen untuk terus menjadi ujung tombak dalam mengawal dan mendukung seluruh agenda pembangunan nasional,” tegas Muhaimin yang kerap disapa Cak Imin.
Menurut Cak Imin, pemerintahan Prabowo membawa semangat baru dalam membangun bangsa. Ia optimistis akan ada pergeseran paradigma dalam pengelolaan pembangunan, dan PKB siap untuk terus berada di jalur yang sama demi mewujudkan visi tersebut.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa PKB berkomitmen menerjemahkan prinsip-prinsip ideologis partai ke dalam kebijakan konkret, baik di level pusat maupun daerah, demi mendukung percepatan pembangunan nasional.
Dalam pidatonya, Cak Imin juga mengusulkan adanya reformasi dalam sistem politik nasional. Salah satu gagasan yang ia dorong adalah perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ia menilai bahwa proses Pilkada langsung kerap menghambat efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.
“Kalau pun kepala daerah tidak ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat, setidaknya bisa dipilih melalui DPRD. Ini mungkin gagasan yang tidak populer, tapi penting untuk kita bahas,” ujarnya.
Selain itu, Cak Imin yang juga menjabat sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat menyinggung belum adanya keputusan tegas soal pemisahan antara pemilu legislatif dan Pilkada. Menurutnya, hal ini masih menjadi topik hangat yang belum menemukan titik temu di DPR.
“Masih ada diskusi terbuka di DPR terkait pemisahan waktu penyelenggaraan antara Pilkada dan Pemilu legislatif. Yang baru disetujui sejauh ini adalah usulan penundaan untuk pemilihan DPRD,” katanya.
Menutup sambutannya, Cak Imin berharap agar masa kepemimpinan Prabowo bisa menjadi titik awal konsolidasi demokrasi yang lebih efisien, dengan orientasi utama pada pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
