JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan kehormatan dari jajaran pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 29 Juli 2025.
Pertemuan yang berlangsung selama sekitar dua jam itu dimanfaatkan kedua pihak untuk bertukar gagasan mengenai sejumlah persoalan strategis dalam negeri dan internasional.
Presiden PKS, Al Muzammil Yusuf, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi kebangsaan serta ruang dialog antara partai politik dan kepala negara.
“Kami datang untuk berdiskusi dengan Presiden, membawa serta Ketua Majelis Syura, Sekjen, Bendahara Umum, Ketua Fraksi, dan Kepala Sekretariat Partai. Kami berbincang soal arah bangsa dan hal-hal penting yang menjadi kepedulian bersama,” ungkap Al Muzammil kepada awak media setelah pertemuan.
Isu utama yang dibahas adalah masa depan demokrasi Indonesia. PKS menekankan pentingnya menjaga kualitas demokrasi agar tetap sehat dan berintegritas, tanpa dibebani oleh ongkos politik yang tinggi atau praktik politik uang yang menggerus kepercayaan publik.
“Demokrasi kita harus bersih dan mampu menghasilkan pemimpin berkualitas. Korupsi politik harus ditekan, termasuk korupsi dalam arti luas,” ujar Muzammil dengan tegas.
Topik ekonomi pun menjadi pokok bahasan, terutama menyangkut implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan pengelolaan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. PKS mendorong agar prinsip konstitusi ini diwujudkan dalam regulasi yang kuat dan berpihak pada kepentingan nasional.
“Kami berdiskusi tentang bagaimana sumber daya alam Indonesia benar-benar bisa dikelola demi kesejahteraan rakyat, sesuai amanat konstitusi,” tambahnya.
Dalam diskusi tersebut, tak luput juga dibahas isu global yang menjadi perhatian umat, khususnya posisi Indonesia dalam diplomasi dunia Islam. PKS mengajak pemerintah untuk mengambil peran lebih aktif dalam membela Palestina dan memperkuat solidaritas negara-negara muslim.
“Sebagai bangsa dengan mayoritas penduduk muslim dan citra Islam moderat, Indonesia memiliki potensi besar menjadi jembatan perdamaian dan suara dunia Islam. Pak Presiden juga menanggapi dengan perhatian besar terhadap hal ini,” jelas Al Muzammil.
Pertemuan tersebut memperlihatkan terbukanya ruang dialog antara pemerintah dan oposisi, sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kekuatan politik demi masa depan bangsa yang lebih baik.
