JurnalPatroliNews – Jakarta – Pejabat senior dari Thailand dan Kamboja menggelar pertemuan penting di Malaysia pada Senin, 4 Agustus 2025. Dialog ini merupakan pertemuan resmi pertama Komite Perbatasan Umum sejak kesepakatan gencatan senjata yang rapuh disepakati beberapa hari lalu.
Pertemuan berlangsung menyusul eskalasi militer selama lima hari di kawasan perbatasan yang menewaskan puluhan jiwa dan memaksa lebih dari 260.000 orang meninggalkan tempat tinggal mereka.
Awalnya, dialog lintas negara ini dijadwalkan berlangsung di wilayah Kamboja. Namun, kedua negara memilih lokasi netral di Malaysia, yang saat ini memegang posisi sebagai Ketua ASEAN dan sebelumnya telah memainkan peran penting sebagai penengah saat tercapainya kesepakatan penghentian konflik pada 28 Juli lalu.
“Malaysia menjadi simbol netralitas ASEAN dalam menjaga keamanan kawasan. Fokus kami sekarang adalah menciptakan mekanisme pencegahan agar bentrok serupa tidak terjadi lagi,” ujar Laksamana Muda Surasant Kongsiri, juru bicara militer Thailand, dalam pernyataan yang dikutip dari Bangkok.
Kesepakatan gencatan senjata yang dicapai antara kedua negara tidak lepas dari tekanan global, terutama dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang mengancam akan menangguhkan perjanjian perdagangan jika konflik tidak dihentikan.
Sebagai bentuk insentif setelah kesepakatan tercapai, Washington menurunkan tarif impor barang dari Thailand dan Kamboja dari 36% menjadi 19% mulai 1 Agustus.
Delegasi Thailand dalam perundingan ini dipimpin Wakil Menteri Pertahanan Jenderal Natthaphon Nakpanit, dengan anggota dari berbagai institusi negara, termasuk angkatan bersenjata, kepolisian, kementerian luar negeri dan dalam negeri, serta Dewan Keamanan Nasional.
Dari pihak Kamboja, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Tea Seiha memimpin langsung delegasi yang juga beranggotakan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Vong Pisen.
“Kami datang dengan komitmen kuat untuk memastikan perdamaian ini benar-benar bisa terwujud dan berkelanjutan,” ujar Tea Seiha dalam pernyataan resminya.
Meski demikian, pembahasan mengenai klaim wilayah yang telah menjadi sumber perselisihan sejak lama—termasuk sengketa seputar kawasan kuil Preah Vihear yang diputuskan Mahkamah Internasional pada 1962—tidak menjadi agenda dalam pertemuan ini. Namun, isu tersebut tetap menjadi bayang-bayang hubungan diplomatik kedua negara.
Ketegangan terbaru dipicu oleh insiden penembakan yang menewaskan seorang tentara Kamboja pada Mei lalu di daerah perbatasan yang masih disengketakan. Situasi semakin memburuk ketika ranjau darat melukai tentara Thailand, menyebabkan saling tuding hingga konflik bersenjata terbuka pada Juli.
Meskipun kedua belah pihak telah menyetujui penghentian sementara permusuhan, kondisi di lapangan masih belum sepenuhnya stabil. Kedua negara bahkan mengajak diplomat asing mengunjungi lokasi bekas pertempuran untuk menunjukkan kerusakan yang mereka klaim disebabkan oleh serangan lawan.
Sesi utama pertemuan Komite Perbatasan Umum dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 7 Agustus 2025, dengan pengamat dari Malaysia, Amerika Serikat, dan Tiongkok turut hadir sebagai pemantau proses perdamaian.
