JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Israel dikabarkan tengah menimbang opsi untuk menghentikan kolaborasi di bidang keamanan dan intelijen dengan Inggris, apabila London secara sepihak mengumumkan pengakuan negara Palestina pada September mendatang.
“Inggris sebaiknya berhati-hati. Bibi (Perdana Menteri Benjamin Netanyahu) dan kabinetnya juga memiliki kartu yang bisa dimainkan,” ungkap seorang sumber diplomatik kepada The Times of Israel, Jumat (8/8/2025).
Sumber tersebut menegaskan, meski Israel menilai hubungan dengan Inggris sebagai kemitraan penting, keputusan politik terbaru menunjukkan bahwa Tel Aviv berada di bawah tekanan. “Jika Israel memilih mengambil langkah balasan, kerugian besar justru akan dialami Inggris,” tambahnya.
Kerja sama keamanan kedua negara selama ini mencakup pertukaran data intelijen vital. Salah satunya, informasi dari Mossad yang membantu aparat Inggris menggagalkan rencana teror terkait Iran di Kedutaan Besar Israel di London pada awal tahun ini. Inggris juga disebut memanfaatkan teknologi serta peralatan militer buatan Israel dalam operasi di Irak dan Afghanistan.
Ancaman tersebut muncul di tengah desakan global agar Israel menghentikan operasi militernya di Jalur Gaza yang telah berlangsung berbulan-bulan melawan Hamas. Pemerintah Inggris sendiri telah menyatakan kesiapannya mengakui negara Palestina bila Israel tidak menerima kesepakatan gencatan senjata yang menyeluruh.
Pengamat memperkirakan, penghentian kerja sama ini akan menimbulkan dampak besar bagi kedua pihak, khususnya dalam konteks keamanan kawasan dan penanggulangan terorisme.
“Langkah seperti ini jelas kontraproduktif dan tidak akan memperkuat hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak, apalagi jika diambil demi agenda yang kami anggap tidak tulus,” ujar seorang pejabat Kedutaan Besar Israel di London, merespons kemungkinan pengakuan Palestina oleh Inggris.
Hingga kini, pemerintah Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai keputusan akhir. Sementara itu, tekanan internasional terhadap Israel terus meningkat, dengan sejumlah negara Eropa lain juga mempertimbangkan langkah diplomatik untuk mengakui Palestina.
