JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menarik perhatian publik setelah tidak berjabat tangan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam sebuah acara resmi.
Tindakan itu dinilai sarat pesan politik dan memunculkan kembali isu ketegangan antara kubu pendukung Presiden Joko Widodo—disebut “Geng Solo”—dengan kelompok yang diidentikkan dengan keluarga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, atau “Geng Pacitan”.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menilai insiden tersebut bukan sekadar persoalan personal antara Gibran dan AHY. Menurutnya, ada dinamika politik yang mengeras, khususnya setelah Pemilu 2024 dan jelang konsolidasi pemerintahan baru Prabowo-Gibran.
“Dalam politik, bahasa tubuh seringkali lebih tajam ketimbang kata-kata,” ujar Muslim dilansir dari RMOL, Minggu, 10 Agustus 2025.
Peristiwa itu terjadi saat Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung Barat. Muslim menilai, sikap Gibran yang menghindari jabat tangan adalah simbol bahwa jarak politik antara dirinya dan AHY semakin nyata.
Menurutnya, isyarat tersebut dapat dibaca sebagai pesan kepada Partai Demokrat bahwa akses menuju lingkar kekuasaan pemerintahan mendatang tidak sepenuhnya terbuka lebar. “Gibran memberi sinyal hubungan dengan AHY berada di titik dingin,” kata Muslim.
Muslim memperingatkan, ketegangan ini bisa mempengaruhi stabilitas koalisi pendukung Prabowo-Gibran. Ia bahkan menyebut, Demokrat memiliki peluang menggalang kekuatan politik untuk mendorong pemakzulan terhadap Gibran jika hubungan terus memburuk.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa politik Indonesia bersifat cair. Gestur dingin itu bisa jadi hanya strategi sesaat untuk meningkatkan posisi tawar, yang dapat mencair kembali jika ada kesepakatan politik di balik layar.
Rivalitas antara Geng Solo dan Geng Pacitan sendiri memiliki akar panjang. Sejak masa pemerintahan SBY, hubungan kedua kubu tidak selalu harmonis—berganti-ganti antara periode kerja sama dan persaingan, khususnya dalam perebutan narasi pembangunan dan basis dukungan publik.
Muslim memprediksi, ke depan masyarakat akan menyaksikan adu pengaruh kedua kelompok tersebut, baik di ranah kebijakan maupun dalam perebutan figur strategis di institusi negara. “Jika ketegangan terus meningkat, jangan kaget bila peta politik beberapa bulan mendatang berubah dari skenario yang dibayangkan pasca pemilu,” tutupnya.
