JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali menuai sorotan publik setelah membuat pernyataan yang memicu kontroversi. Dalam salah satu kesempatan, Nusron menyebut seluruh tanah di Indonesia adalah milik negara. Ucapan ini memicu gelombang protes di masyarakat.
Setelah polemik meluas, Nusron mengakui pernyataan tersebut keliru dan hanya dimaksudkan sebagai candaan. Ia pun menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai seorang pejabat negara seharusnya bijak dalam memilih kata-kata, terlebih jika menyentuh isu sensitif seperti kepemilikan tanah yang menyangkut hak rakyat.
“Tidak semua hal layak dijadikan bahan candaan. Kalau seorang menteri tidak kompeten, hasilnya hanya ribut tanpa solusi,” ujar Jerry di Jakarta, Selasa (12/8/2025). Ia juga mengingatkan agar para pembantu presiden tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat memperburuk citra pemerintahan Prabowo di mata publik.
Jerry menegaskan, setiap menteri harus memahami secara mendalam bidang tugas yang diberikan presiden. Khusus bagi Nusron, ia meminta agar memperhatikan persoalan tanah rakyat dan hak ulayat yang menjadi simbol tanah adat di berbagai daerah.
Menurut Jerry, hakikat tanah adalah milik Tuhan dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. “Ada ungkapan Vox Populi, Vox Dei suara rakyat adalah suara Tuhan. Begitu pula tanah, milik Tuhan untuk kemakmuran rakyat,” tuturnya.
Sementara itu, Nusron menanggapi persepsi sebagian masyarakat yang menganggap tanah warisan leluhur adalah hak absolut yang tidak boleh diganggu gugat. Dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (12/8/2025), ia berkata, “Saya, Nusron Wahid selaku Menteri ATR/BPN, memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada publik, dan kepada netizen atas pernyataan saya yang sempat viral dan menimbulkan kesalahpahaman.”
