JurnalPatroliNews – Jakarta – Pagi itu di Fatukanutu, sebuah desa kecil di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di dapur sederhana yang dindingnya tersusun dari anyaman bambu, Magdalena membungkuk meniup tungku tanah liat. Nyala api kecil memakan potongan kayu kering dari kebun belakang.
Tak jauh darinya, Yohana—anak sulung yang duduk di kelas 4 SD—menyisir rambut di depan cermin kusam yang hanya memantulkan setengah wajahnya.
“Ma, hari ini ada susu lagi di sekolah?” tanya Yohana pelan, terselip senyum malu.
Magdalena mengangguk, “Ada. Nasi, sayur kelor, telur, dan segelas susu. Semuanya untukmu.”
Dulu, Yohana sering berangkat sekolah hanya dengan segelas air putih atau sepotong ubi rebus di perut. Pulang dengan kepala pusing dan pandangan berkunang sudah biasa. Tapi sejak hadirnya program Makan Bergizi Gratis, ia pulang dengan wajah cerah, cerita panjang, dan buku penuh coretan warna.
Bagi sang ibu, ini bukan sekadar bantuan makan. Ini adalah tanda negara hadir nyata—tidak lagi sekadar nama di KTP atau papan kantor kecamatan. Kehadiran itu tampak dalam protein yang menguatkan langkah, gizi yang mengasah pikiran, dan senyum anak yang menunggu di pintu rumah.
Negara, bagi mereka, kini bukan awan jauh di langit. Ia hadir seperti tetangga baik hati yang mengetuk pintu dengan membawa berkah, berkata: “Kita berjalan bersama.”
Dari Gagasan ke Janji Sosial Baru
Program Makan Bergizi Gratis belum sempurna—ada uji coba yang gagal—namun konsepnya kuat. Sejarah politik dunia mencatat para pemikir seperti Hobbes, Locke, dan Rousseau yang merumuskan hubungan rakyat dan negara. Indonesia sendiri punya artikulasi kontrak sosial melalui Pancasila, UUD 1945, dan gotong royong.
