JurnalPatroliNews – Surabaya – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menegaskan komitmennya memperkuat literasi jaminan sosial melalui dunia pendidikan. Langkah ini dipandang penting untuk membangun ekosistem jaminan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.
Dukungan tersebut diwujudkan lewat partisipasi DJSN dalam acara Grand Launching Penguatan Ekosistem Jaminan Sosial Melalui Pendidikan di Universitas Airlangga, Surabaya.
Acara ini turut dihadiri Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Ketua DJSN Prof. Nunung Nuryartono, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, serta jajaran kementerian, lembaga, dan perwakilan perguruan tinggi.
Dalam sambutannya, Menko Muhaimin menyebut BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan skema asuransi sosial terbesar di dunia yang berlandaskan gotong royong. Menurutnya, keberhasilan jaminan sosial hanya bisa dicapai melalui kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, media, hingga masyarakat.
“Peluncuran ini simbol kemajuan sistem asuransi sosial di Indonesia. Negara maju ditandai dengan sistem jaminan sosial yang kuat, bukan ketergantungan pada bantuan sosial,” tegasnya.
Pemerintah juga mendorong agar program bansos secara bertahap bertransformasi menjadi program pemberdayaan masyarakat.
Ketua DJSN Prof. Nunung menekankan pentingnya pendidikan dalam menumbuhkan budaya sadar jaminan sosial sejak dini. Menurutnya, kesadaran ini menjadi fondasi bagi pekerja di masa depan, baik di sektor formal maupun informal, agar memahami hak atas perlindungan sosial.
“Sejak 2024, modul literasi jaminan sosial telah diperkenalkan di 233 sekolah di 11 wilayah. Sebanyak 82 sekolah bahkan sudah mengimplementasikannya. Ini awal yang baik, tapi harus diperluas ke semua jenjang pendidikan,” ujarnya.
DJSN juga menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, serta berbagai kementerian dan lembaga atas sinergi dalam memperkuat kesadaran masyarakat.
“Dengan ekosistem jaminan sosial berbasis pendidikan, kami ingin setiap individu tumbuh dengan kesadaran bahwa jaminan sosial adalah hak semua pekerja. Dengan begitu, masyarakat bisa bekerja keras tanpa cemas terhadap risiko sosial-ekonomi,” pungkas Prof. Nunung.
