JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menepis isu bahwa pemerintah menutup akses impor bagi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta seperti Shell dan BP.
Ia memastikan, pemerintah justru telah menambah alokasi impor bahan bakar untuk tahun 2025.
“Kuota impor 2025 dinaikkan menjadi 110 persen dibandingkan 2024. Jadi tidak benar kalau dikatakan pemerintah menutup impor,” ujar Bahlil setelah mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Bahlil menambahkan, pihaknya sudah bertemu langsung dengan manajemen Shell dan BP untuk menjelaskan soal kebijakan tersebut. Menurutnya, masing-masing perusahaan swasta telah diberikan tambahan kuota impor sebesar 110 persen.
Lebih jauh, Bahlil juga menepis anggapan bahwa arahan bagi SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina merupakan bentuk monopoli. Ia menyebut skema tersebut adalah kerja sama bisnis murni.
“Kolaborasi B to B dengan Pertamina itu wajar. Prinsipnya sesuai pasal 33 UUD, kebutuhan energi masyarakat memang harus dikuasai negara, tapi tidak berarti semuanya diambil alih pemerintah,” tegasnya.
Isu keterbatasan pasokan BBM di SPBU swasta belakangan mencuat setelah banyak pengendara mengeluh kesulitan mendapatkan bahan bakar di luar jaringan Pertamina. Menanggapi hal itu, Bahlil menyarankan agar Shell maupun BP bisa memanfaatkan pasokan Pertamina jika stok mereka terbatas.
“Kalau stok kurang, silakan beli dari Pertamina. Pertamina punya cadangan yang cukup sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” jelasnya.
Dengan adanya cadangan Pertamina dan tambahan kuota impor, kata Bahlil, kebutuhan energi masyarakat akan tetap terjamin tanpa harus selalu mengandalkan impor sebagai opsi pertama.
