JurnalPatroliNews – Jakarta – Kemunculan video berisi capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di layar bioskop belakangan ramai dibicarakan publik. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pun angkat bicara terkait fenomena tersebut.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. “Komunikasi publik harus dilakukan di berbagai ruang. Ini bisa dilihat sebagai bentuk transparansi,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (15/9/2025).
Menurut Meutya, penayangan itu dimaksudkan agar masyarakat mengetahui program-program pemerintah serta perkembangannya. “Salah satu tugas pemerintah adalah menyampaikan apa yang sudah dikerjakan secara terbuka,” tambah politisi Golkar tersebut.
Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan video capaian Presiden Prabowo yang diputar sebelum film utama di sejumlah bioskop. Tayangan berdurasi singkat itu menampilkan momen internasional hingga kunjungan kerja kepala negara di dalam negeri, disusun secara sinematik dengan narasi pencapaian positif.
Isi video antara lain menampilkan klaim produksi beras nasional mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025, beroperasinya 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang disebut telah menjangkau 20 juta penerima manfaat. Juga ditampilkan peluncuran 100 Sekolah Rakyat dan pembentukan 80.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih.
Menariknya, setelah tayangan usai, layar bioskop langsung menampilkan peringatan anti-pembajakan kepada penonton. Peralihan yang tiba-tiba ini membuat sejumlah penonton kaget dan menimbulkan perdebatan mengenai etika serta kewajaran penggunaan ruang hiburan untuk menayangkan konten politik.
