JurnalPatroliNews – Jakarta – Konferensi The 18th International Indonesia Forum (IIF) dengan tema “Good Governance and Democracy in Indonesia” sukses digelar pada 17–18 September 2025 di Universitas Paramadina, Jakarta.
Pembukaan konferensi dihadiri oleh Frank Dhont dari National Cheng Kung University selaku perwakilan IIF, serta Dr. Sunaryo, Kepala LPPM Universitas Paramadina. Acara diawali dengan Keynote Panel bertajuk “Governing the Indonesian Democracy?” yang memantik diskusi kritis mengenai tantangan sekaligus peluang demokrasi Indonesia. Panel ini menghadirkan sejumlah pakar, antara lain Assoc. Prof. Ahmad Khoirul Umam (Universitas Paramadina), Prof. Al Makin (UIN Sunan Kalijaga), William Tuchrello, MA (International Indonesia Forum), serta Prof. David Price (Charles Darwin University, Australia). Diskusi dipandu oleh Prof. Rosdiana Sijabat dari Unika Atma Jaya.
Selama dua hari, konferensi menyajikan enam sesi panel paralel dengan topik beragam. Mulai dari isu Islam, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan, hingga persoalan identitas budaya, migrasi, komunikasi politik di era digital, serta tata kelola dalam bisnis, lingkungan, dan masyarakat. Kehadiran akademisi dari berbagai negara, seperti Polandia, Jepang, Taiwan, Australia, India, hingga Norwegia, semakin memperkaya perspektif lintas disiplin dan budaya.
Sejumlah presentasi mencuri perhatian. Prof. Al Makin, misalnya, membedah tema “Democracy without Virtue? Corruption, Leadership, and the Loss of Integrity in Indonesia” yang mengkritisi praktik demokrasi tanpa integritas. Dian Nafiatul Awaliyah (Universitas Sultan Fatah) menyoroti pentingnya tata kelola berkelanjutan di wilayah pesisir. Dari ranah politik, Azzumar Adhitia Santika bersama Ari Santoso Widodo Poespodihardjo menantang pandangan Presiden Subianto mengenai oposisi, sementara Muhamad Iksan (Universitas Paramadina) menelaah praktik korupsi dengan pendekatan Game Theory.
Konferensi ini bukan sekadar forum presentasi akademik, melainkan juga ruang pertukaran ide yang produktif. Para peserta berbagi pengalaman mengenai keberhasilan maupun kegagalan praktik tata kelola, dengan harapan dapat menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.
Acara ditutup dengan refleksi dari Prof. Frank Dhont dan Dr. Muhamad Iksan yang menekankan perlunya kolaborasi internasional demi memperkokoh demokrasi. Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, juga menegaskan bahwa konferensi ini merupakan kontribusi nyata dunia akademik bagi bangsa.
“Diskusi selama dua hari ini menunjukkan bahwa akademisi memiliki peran penting dalam memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola yang baik di Indonesia. Paramadina berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari upaya besar ini,” ujar Didik.
Kesuksesan IIF ke-18 menegaskan posisi forum ini sebagai wadah akademik internasional yang konsisten menghadirkan gagasan segar untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
