JurnalPatroliNews – Jakarta – Komisi VII DPR RI menyoroti semakin sedikitnya film yang benar-benar ditujukan untuk anak-anak di jaringan bioskop nasional. Isu tersebut mencuat dalam rapat kerja antara Komisi VII dan Kementerian Pariwisata di Gedung Nusantara I, Senayan, pada Senin, 17 November 2025.
Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan bahwa pemerintah perlu memperjelas batas kewenangan antar-kementerian dalam ekosistem perfilman. Ia menilai koordinasi yang belum sinkron berdampak pada kurangnya produksi serta penayangan film yang layak konsumsi anak.
Saleh mengisahkan pengalamannya ketika menyangka film berjudul “Pangku” adalah karya bertema pendidikan anak. Namun setelah menontonnya, ia menyadari kontennya tidak sesuai dengan kategori tersebut.
Menurutnya, tumpang tindih peran dan regulasi menyebabkan perhatian terhadap film anak tertinggal dibandingkan genre lainnya. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah menyiapkan kebijakan yang lebih terarah untuk memajukan produksi film ramah anak.
Saleh menegaskan bahwa Komisi VII tidak bermaksud menambah beban Kementerian Pariwisata. Yang diharapkan adalah adanya fasilitas dan dukungan agar sektor ekonomi kreatif, khususnya konten bagi anak, dapat berkembang lebih baik.
“Kami berharap ada fasilitasi dari Kementerian Pariwisata agar ekraf yang ramah anak bisa tumbuh lebih kuat. Pemerintah perlu menuntaskan persoalan ini,” ujar Saleh.
