Pemerintah Bidik Pertumbuhan 6 Persen, Ini Resep Para Ekonom

JurnalPatroliNews – Jakarta – Target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2026 yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dinilai masih realistis, asalkan pemerintah berani melakukan perubahan kebijakan secara fundamental.

Para ekonom menilai diperlukan terobosan fiskal, moneter, hingga reformasi sektor tenaga kerja agar ekonomi mampu naik kelas.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengatakan bahwa pertumbuhan tinggi tidak dapat dicapai dengan kebijakan biasa.

Ia menilai Indonesia membutuhkan lompatan kebijakan yang dapat memperkuat konsumsi, memperluas lapangan kerja, dan memperbaiki struktur industri.

Fakhrul menilai penempatan dana pemerintah di perbankan sebesar Rp 200 triliun telah menunjukkan hasil, tetapi belum cukup untuk mengangkat pertumbuhan.

Ia menyarankan pemerintah menambah kebijakan yang lebih terarah, termasuk insentif bagi perusahaan yang membuka lapangan kerja baru.

Kebijakan penertiban impor barang thrifting dinilai tepat untuk melindungi industri dalam negeri. Pada saat yang sama, hilirisasi terutama pada komoditas tembaga dinilai sebagai sumber pertumbuhan baru yang harus dipercepat.

Fakhrul juga menekankan perlunya diversifikasi pembiayaan APBN agar tidak bergantung pada dolar AS. Penerbitan Dim Sum Bond berdenominasi Renminbi dan penguatan kerja sama swap BI–PBOC dinilai dapat memperbaiki stabilitas pembiayaan negara.

Selain itu, pemerintah perlu memulihkan neraca keuangan UMKM dan subkontraktor infrastruktur yang terdampak keterlambatan pembayaran proyek.

Pemulihan arus kas pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat kredit UMKM yang menjadi motor ekonomi riil.

Ia juga menyoroti pentingnya likuiditas perbankan tetap longgar untuk mendukung ekspansi kredit, seraya menegaskan bahwa seluruh kebijakan harus diarahkan pada penyerapan tenaga kerja.

Menurutnya, target pertumbuhan 6 persen dapat dicapai dengan orkestrasi kebijakan yang melibatkan reformasi pasar tenaga kerja, diversifikasi pembiayaan, pemulihan UMKM, dan koordinasi erat antara pemerintah dan Bank Indonesia.