JurnalPatroliNews – Jakarta – Informasi yang beredar mengenai dukungan Komisi IV DPR RI terhadap kebijakan impor beras dinyatakan tidak benar. Pernyataan klarifikasi ini datang langsung dari anggota Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, untuk meluruskan persepsi publik.
Menurut Ahmad Yohan, Komisi IV tidak pernah mengajukan ataupun mendorong usulan impor beras, terlebih jika kebijakan tersebut dapat merugikan petani dalam negeri dan mengancam stabilitas pangan nasional.
“Komisi IV tidak meminta pemerintah melakukan impor beras. Itu tidak sesuai fakta persidangan maupun kesepakatan rapat-rapat resmi. Jika ada informasi lain, harus diluruskan agar publik tidak keliru,” ujar Ahmad Yohan di Jakarta, Kamis, 28 November 2025.
Ia menegaskan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN)—termasuk fraksi PAN di DPR—secara konsisten menjadikan ketahanan pangan dan kemandirian produksi nasional sebagai fokus perjuangan.
Ahmad Yohan juga menyampaikan dukungan terhadap langkah Ketua Umum PAN sekaligus Menko Pangan, Zulkifli Hasan, yang dikenal tegas menolak opsi impor selama produksi beras nasional dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Menko Pangan sudah sangat jelas menyampaikan: impor bukan jalan utama. Selama petani Indonesia bisa mencukupi kebutuhan beras, kita wajib memperkuat produktivitas domestik, bukan membuka ruang impor,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa langkah yang harus diprioritaskan pemerintah adalah peningkatan produksi nasional melalui:
Pembenahan irigasi,
Penyaluran pupuk yang merata,
Penguatan cadangan beras pemerintah (CBP),
dan tata niaga pangan yang berpihak pada petani.
“Solusi sesungguhnya terletak pada pembenahan tata niaga dan distribusi pangan. Jangan sampai petani menjadi korban kebijakan instan yang tidak berpihak pada sektor domestik,” ungkapnya.
Ahmad Yohan berharap penjelasan ini dapat menjadi acuan informasi resmi agar masyarakat tidak salah memahami sikap Komisi IV DPR RI terkait isu impor beras maupun ketahanan pangan.
“Kesimpulannya sederhana: kami menolak impor. Kami berdiri bersama petani, bersama ketahanan pangan nasional, dan kemandirian bangsa,” tandasnya.
