Prabowo Siapkan Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan

JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk sebuah lembaga baru bernama Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, yang difokuskan untuk memperkuat ketahanan dan kesehatan finansial masyarakat Indonesia.

Rencana tersebut mengemuka setelah pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Ratu Máxima selaku UN Secretary-General’s Special Advocate for Financial Health, yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 27 November 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa dalam diskusi tersebut Prabowo menyoroti urgensi peningkatan kepemilikan rekening bank di tengah masyarakat.

Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah tengah mendorong 88,7 juta rumah tangga agar memiliki rekening sebagai sarana memperlancar penyaluran bantuan sosial sekaligus mendorong perluasan inklusi keuangan.

“Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan bantuan tersalurkan secara efektif serta memperkuat inklusi keuangan nasional,” ujar Airlangga usai mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan Ratu Belanda tersebut.

Ia menambahkan, tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini telah mencapai 92,7 persen, namun literasi keuangan yang baru menyentuh 66,64 persen masih perlu ditingkatkan. Meski begitu, angka tersebut sudah berada di atas rata-rata negara-negara OECD. Indonesia juga mencatat kemajuan dengan 58 juta pelajar telah memiliki rekening tabungan.

Sebagai tindak lanjut, Presiden Prabowo memberikan arahan untuk membentuk dewan khusus yang akan menangani program kesehatan finansial masyarakat secara komprehensif.

“Bapak Presiden menginstruksikan pembentukan Dewan Nasional yang berfokus pada kesejahteraan keuangan atau Financial Health. Mekanisme ini akan melengkapi dan menyempurnakan peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI),” jelas Airlangga.

Dewan tersebut dirancang melibatkan lintas pemangku kepentingan dan akan memperkuat sistem open data keuangan nasional.

“Edukasi literasi keuangan akan terus didorong, dan sistem data terbuka tidak hanya berlaku bagi lembaga perbankan tetapi juga memberi akses bagi para konsumen untuk meningkatkan pengetahuan finansial,” pungkas Airlangga.