JurnalPatroliNews – Aceh – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengendurkan upaya dalam menangani bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, khususnya Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Seluruh jajaran kementerian dan lembaga diminta terus bekerja secara maksimal hingga kondisi masyarakat terdampak benar-benar pulih.
Arahan Presiden tersebut disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat memberikan keterangan pers di Banda Aceh, Kamis (25/12/2025).
“Bapak Presiden meminta agar seluruh unsur pemerintah bekerja tanpa jeda, mengoptimalkan seluruh kekuatan nasional untuk mempercepat penanganan bencana sampai kehidupan masyarakat bisa kembali normal, bahkan lebih baik dari sebelumnya,” kata Pratikno.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, serta pemerintah daerah terus meningkatkan koordinasi dan kehadiran di lapangan. Penanganan tidak hanya terfokus pada fase darurat, tetapi juga diarahkan pada tahapan transisi menuju pemulihan.
“Kerja bersama terus dilakukan di seluruh wilayah terdampak di Sumatra. Prioritas utama adalah keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, dan percepatan pemulihan sosial-ekonomi,” ujarnya.
Pratikno menyebutkan, upaya kolektif tersebut mulai membuahkan hasil. Dari total 52 kabupaten dan kota yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut, sebanyak 12 daerah telah memasuki fase peralihan dari status tanggap darurat ke tahap pemulihan.
Meski demikian, di Provinsi Aceh masih terdapat 10 kabupaten yang memilih memperpanjang masa tanggap darurat. Kebijakan tersebut, kata Pratikno, diambil agar proses penanganan dapat berjalan lebih optimal sebelum memasuki fase rehabilitasi.
“Perpanjangan dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan warga pada masa darurat terpenuhi, sekaligus mematangkan kesiapan daerah dalam memasuki tahap pemulihan pascabencana,” jelasnya.
Dalam proses pemulihan, pemerintah juga mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga yang kehilangan rumah. Selain itu, distribusi bantuan logistik terus diperluas melalui jalur darat, laut, dan udara, terutama untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi akibat kerusakan infrastruktur.
