JurnalPatroliNews – Jakarta – Pelaksanaan pembangunan jembatan darurat di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera hingga kini masih mengandalkan dana swadaya. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR yang digelar pada Selasa, 30 Desember 2025.
Dalam forum tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan bahwa mobilisasi peralatan dan pengerjaan jembatan darurat oleh TNI masih dilakukan dengan keterbatasan dukungan anggaran dari pemerintah.
Menanggapi pernyataan itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menilai situasi tersebut seharusnya dapat dihindari apabila koordinasi anggaran antar kementerian dan lembaga berjalan lebih cepat dan efektif.
Said menekankan pentingnya peran Kementerian Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam merumuskan skema pendanaan yang responsif, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Ia menyebutkan bahwa dari sisi fiskal, pemerintah sebenarnya masih memiliki ruang yang cukup untuk mendukung penanganan bencana di Sumatera. Dalam APBN 2025, menurutnya, masih tersedia dana siap pakai atau dana on call sekitar Rp500 miliar yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan darurat.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai kondisi di mana TNI harus bergerak secara swadaya mencerminkan lemahnya koordinasi, khususnya dari BNPB yang berperan sebagai sektor utama dalam penanganan bencana.
Ia menegaskan, apabila BNPB lebih sigap dalam mengajukan kebutuhan anggaran ke Kementerian Keuangan, persoalan pendanaan seperti yang dialami TNI seharusnya tidak terjadi.
Said juga meyakini bahwa Kementerian Keuangan akan memberikan respons cepat sepanjang koordinasi kebutuhan anggaran dilakukan secara terstruktur dan jelas, termasuk untuk mendukung pembangunan jembatan bailey oleh TNI AD di wilayah terdampak.
Menurutnya, jembatan bailey yang dikelola oleh Zeni Tempur TNI AD memiliki fungsi strategis sebagai infrastruktur darurat untuk membuka akses wilayah yang terisolasi akibat bencana.
Oleh karena itu, Said meminta BNPB lebih proaktif dan gesit dalam mengambil keputusan, mengingat keberadaan jembatan darurat tersebut sangat krusial bagi pemulihan akses dan mobilitas masyarakat di kawasan terdampak bencana.
