JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu segera mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinetnya. Perombakan atau reshuffle disebut menjadi kebutuhan mendesak agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan mampu menjawab berbagai tantangan nasional.
Pandangan tersebut disampaikan pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti, yang menilai bahwa sejumlah menteri saat ini telah menjadi sorotan publik dan patut untuk dievaluasi. Menurutnya, pergantian sebagian anggota kabinet dapat menjadi sinyal keseriusan Presiden dalam memperbaiki kinerja pemerintahan.
“Setidaknya ada beberapa menteri yang terus menjadi perbincangan publik dan sebaiknya diganti,” kata Ikrar dalam pernyataannya di kanal YouTube Abraham Samad, dikutip Jumat (2/1/2026).
Ia menekankan bahwa reshuffle seharusnya menyasar menteri maupun wakil menteri yang dinilai belum menjalankan tugas secara optimal. Evaluasi tegas, lanjutnya, penting agar tidak ada jabatan strategis yang hanya bersifat formal tanpa kinerja nyata.
Dalam pandangannya, Ikrar secara khusus menyoroti Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Ia menilai sektor kehutanan memiliki peran krusial dan membutuhkan kepemimpinan yang kuat, mengingat kompleksitas persoalan mulai dari kerusakan lingkungan, konflik agraria, hingga bencana ekologis yang terus berulang.
Selain soal kinerja kabinet, Ikrar juga mengingatkan Presiden Prabowo mengenai potensi persoalan dalam arus informasi di lingkaran kekuasaan. Ia menilai Presiden berisiko menerima laporan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Orang-orang di sekitar kekuasaan bisa saja justru menutup akses Presiden untuk mengetahui apa yang benar-benar terjadi di Republik ini,” ujarnya.
Menurut Ikrar, situasi tersebut berbahaya karena dapat membuat Presiden mengambil kebijakan berdasarkan informasi yang telah disaring demi kepentingan tertentu. Akibatnya, realitas yang dihadapi masyarakat tidak sepenuhnya sampai kepada kepala negara.
Oleh karena itu, ia mendorong Presiden Prabowo untuk membuka ruang evaluasi yang lebih objektif, memperluas sumber masukan, serta berani mengambil keputusan tegas terhadap pembantunya yang dinilai tidak memberikan kinerja maksimal.
