JurnalPatroliNews – Jakarta – Partai Buruh menyatakan penolakannya terhadap gagasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai ini menegaskan bahwa mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat merupakan bentuk paling sah dari kedaulatan rakyat sekaligus warisan penting era Reformasi.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai pemilihan langsung memberikan kesempatan luas bagi warga untuk menentukan pemimpin daerah sesuai kehendak mereka. Melalui sistem ini, masyarakat dapat menilai latar belakang, rekam jejak, hingga integritas calon kepala daerah dari berbagai sumber informasi yang tersedia.
“Pilkada langsung adalah perwujudan kedaulatan rakyat. Masyarakat punya ruang untuk menilai rekam jejak calon sebelum menentukan pilihan,” ujar Said Iqbal, Minggu, 4 Januari 2026.
Ia mengingatkan bahwa pemilihan melalui DPRD justru membuka peluang lebih besar terjadinya praktik politik transaksional. Menurutnya, transaksi politik akan semakin masif karena prosesnya melibatkan jumlah pemilih yang jauh lebih sedikit.
“Kalau lewat DPRD, praktik uang bisa terjadi lebih brutal. Biayanya lebih murah, cukup mempengaruhi sejumlah anggota DPRD saja,” tegasnya.
Said Iqbal juga menekankan bahwa Pilkada langsung lahir dari perjuangan panjang Reformasi, yang menelan pengorbanan besar dari rakyat, mahasiswa, dan kaum buruh demi memastikan pemimpin dipilih langsung oleh warga negara.
“Mengapa kita harus kembali ke sistem lama yang sudah terbukti bermasalah? Reformasi belum berjalan lama,” katanya.
Menanggapi isu tingginya biaya Pilkada langsung, Said Iqbal menilai persoalan utamanya bukan pada sistem pemilihan, melainkan pada maraknya praktik politik uang. Untuk menekan biaya politik, Partai Buruh mendorong perbaikan regulasi pemilu, khususnya terkait keterbukaan hasil penghitungan suara.
Partai Buruh mengusulkan agar hasil penghitungan di setiap tempat pemungutan suara (TPS), mulai dari daftar perolehan suara hingga rekapitulasi, dapat diakses dan diketahui seluruh partai politik peserta pemilu. Dengan keterbukaan tersebut, potensi manipulasi suara dapat diminimalkan.
“Jika semua partai mengetahui hasil suara secara terbuka, ruang kecurangan akan semakin sempit,” jelas Said Iqbal yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Melalui sikap ini, Partai Buruh kembali menegaskan komitmennya untuk mempertahankan Pilkada langsung sebagai pilar demokrasi, penjaga kedaulatan rakyat, dan bagian tak terpisahkan dari semangat Reformasi.
