JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah China secara resmi menyatakan keprihatinan mendalam dan mengecam keras tindakan Amerika Serikat yang menangkap paksa Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, beserta istrinya.
Beijing menilai operasi militer yang dilakukan oleh pasukan elite AS tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan antarnegara.
Dalam keterangan resminya pada Minggu, 4 Januari 2026, Kementerian Luar Negeri China mendesak Washington untuk segera membebaskan Maduro dan menghentikan segala upaya penggulingan pemerintahan yang sah di Venezuela.
China menekankan bahwa segala sengketa politik seharusnya diselesaikan melalui jalur dialog dan negosiasi, bukan melalui penggunaan kekuatan militer yang mencederai prinsip-prinsip Piagam PBB.
Langkah keras China ini merespons tindakan otoritas hukum Amerika Serikat yang membawa Maduro ke New York untuk menghadapi serangkaian dakwaan berat. Jaksa Agung AS, Pam Bondi, sebelumnya telah mengumumkan daftar tuduhan yang mencakup konspirasi narkoterorisme, impor kokain, serta kepemilikan senjata mesin yang dianggap mengancam keamanan nasional Amerika Serikat.
Penangkapan ini telah memicu ketegangan diplomatik tingkat tinggi di forum internasional. China, sebagai salah satu sekutu ekonomi utama Venezuela, melihat tindakan AS sebagai intervensi yang dapat merusak stabilitas kawasan Amerika Latin secara keseluruhan. Beijing juga menuntut AS untuk menjamin keselamatan pribadi dan kesehatan Maduro selama berada dalam tahanan di New York.
Hingga saat ini, China terus menggalang dukungan internasional untuk menekan AS agar kembali ke meja perundingan.
Di sisi lain, Washington tetap pada pendiriannya bahwa penangkapan tersebut merupakan langkah penegakan hukum terhadap kartel narkoba lintas negara yang diklaim dipimpin oleh pejabat tinggi Venezuela.
