JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Rabu (7/1) untuk menghentikan dukungan negaranya terhadap 66 organisasi, badan, dan komisi internasional.
Langkah ini mencakup sejumlah lembaga penting di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan semakin menegaskan posisi AS yang menjauh dari kerja sama global demi memprioritaskan kepentingan nasional.
Keputusan Gedung Putih ini diambil setelah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap partisipasi serta pendanaan AS. Banyak lembaga yang terdampak bergerak di sektor perubahan iklim, ketenagakerjaan, migrasi, dan isu sosial.
Pemerintahan Trump menilai organisasi-organisasi tersebut mendorong agenda progresif atau yang mereka sebut sebagai gerakan woke, yang dianggap bertentangan dengan nilai konservatif dan kedaulatan Amerika.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa institusi-institusi tersebut dinilai tumpang tindih, salah kelola, dan boros.
Ia menuding bahwa kepentingan yang ada di dalam lembaga-lembaga tersebut mengancam kemakmuran Amerika Serikat. Beberapa lembaga yang terkena dampak langsung di antaranya adalah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Dana Kependudukan PBB (UNFPA), serta berbagai badan penasihat di bidang HAM dan pembangunan.
Selain lembaga di bawah PBB, AS juga menarik diri dari organisasi internasional lainnya seperti International Institute for Democracy and Electoral Assistance dan Global Counterterrorism Forum.
Penarikan diri ini melengkapi pola kebijakan Trump sebelumnya yang telah menghentikan dukungan terhadap WHO, UNRWA, Dewan HAM PBB, dan UNESCO.
Para pengamat dan pakar internasional memperingatkan bahwa langkah ini menunjukkan perubahan besar dalam sikap AS terhadap sistem multilateral.
Keluarnya AS dari kerja sama iklim global khususnya dikhawatirkan akan melemahkan upaya dunia dalam menekan emisi gas rumah kaca, mengingat posisi AS sebagai salah satu donatur emisi terbesar di dunia.
