JurnalPatroliNews – Jakarta – Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI secara resmi menyerahkan hasil pemantauan lapangan serta rangkaian koordinasi penanganan bencana di wilayah Sumatera kepada pemerintah pusat. Penyampaian tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Banda Aceh, Aceh, pada Sabtu, 10 Januari 2026.
Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa seluruh hasil koordinasi yang telah dihimpun DPR akan diteruskan kepada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dari unsur pemerintah.
“Laporan hasil koordinasi yang telah terintegrasi ini akan kami serahkan kepada Satgas percepatan dari pemerintah agar dapat ditindaklanjuti secara menyeluruh,” kata Dasco.
Ia menjelaskan, berbagai temuan dan masukan yang diperoleh dari pemantauan langsung di lapangan akan menjadi bahan tindak lanjut pemerintah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara itu, DPR RI akan tetap menjalankan perannya melalui fungsi pengawasan, sekaligus memberikan dukungan politik dan anggaran guna mempercepat pemulihan di wilayah terdampak, khususnya di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Dasco menegaskan bahwa setelah penyerahan laporan tersebut, Satgas DPR tidak berhenti bekerja.
“Satgas akan terus melanjutkan peran pengawasan dan memastikan dukungan anggaran berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Dasco didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Sejumlah anggota DPR RI juga hadir, di antaranya Nazaruddin Dek Gam, Kawendra Lukistian, serta beberapa legislator lainnya.
Dari jajaran pemerintah, rapat dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Turut hadir pula Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait lainnya.
