Pramono Siap Jalankan Instruksi Presiden Prabowo untuk Penataan dan Keindahan Jakarta

JurnalPatroliNews – Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kesiapannya melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait Gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional antara pemerintah pusat dan daerah. Arahan tersebut langsung direspons dengan rencana penataan menyeluruh di wilayah ibu kota.

Pramono menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan fokus pada pembenahan berbagai persoalan perkotaan, mulai dari penanganan sampah, penertiban kabel yang tidak tertata, program penggantian atap seng, hingga pembersihan atribut politik di ruang publik.

“Apa yang disampaikan Presiden tentu menjadi perhatian kami dan akan segera kami realisasikan di Jakarta,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa, 3 Februari 2026.

Ia menuturkan, upaya pembersihan kota sebenarnya sudah mulai dilakukan, terutama ketika Jakarta menghadapi banjir beberapa waktu lalu. Selain itu, Pramono menegaskan dukungannya terhadap program nasional penggantian atap seng dengan genteng berbahan tanah liat sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan tertata.

“Soal penggantian seng menjadi genteng, saya sangat mendukung penuh,” tegasnya.

Di sisi lain, Pramono juga menaruh perhatian serius pada penertiban atribut partai politik yang kerap dipasang di flyover. Menurutnya, pemasangan tersebut tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas.

“Saya ingin benar-benar menertibkan hal itu. Tidak boleh lagi ada pemasangan atribut partai di flyover karena dampaknya sangat mengganggu arus kendaraan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pramono memastikan akan menjalankan instruksi Presiden dalam memperindah wajah Jakarta dengan menata fasilitas publik, termasuk trotoar. Ia menekankan bahwa trotoar harus difungsikan sebagaimana mestinya, yakni untuk pejalan kaki.

Ia pun menegaskan tidak akan mentolerir penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima yang dapat mengurangi hak pejalan kaki.

“Trotoar yang sudah dibangun tidak boleh dibiarkan ditempati PKL. Jika itu terjadi, pasti akan kami tertibkan,” pungkas Pramono.