JurnalPatroliNews – Jakarta – Program Gerakan Pangan Murah (GPM) diminta tidak sekadar menjadi agenda rutin pengendalian harga, tetapi juga hadir sebagai bentuk kepedulian negara terhadap masyarakat yang terdampak bencana, terutama di wilayah Sumatera yang kerap dilanda bencana hidrometeorologi.
Selain itu, penetapan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk tahun anggaran 2026 yang diputuskan pada akhir Januari lalu diharapkan mampu memberikan porsi perhatian lebih besar kepada masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menanggapi rencana holding pangan ID Food yang akan menggelar GPM di 420 titik di seluruh Indonesia sebagai langkah antisipasi lonjakan kebutuhan pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026.
Namun, berdasarkan paparan ID Food dalam rapat kerja, jumlah titik GPM di sejumlah wilayah Sumatera dinilai masih sangat terbatas. Di Aceh, misalnya, hanya direncanakan dua lokasi GPM, sementara Sumatera Utara empat titik, dan Sumatera Barat sembilan titik.
Alex menilai jumlah tersebut tidak sebanding dengan kondisi lapangan, mengingat ribuan warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tercatat sebagai korban bencana hidrometeorologi.
“Banyak saudara-saudara kita di Sumatera yang sedang mengalami musibah. Tolong lokasi GPM diperbanyak di daerah-daerah bencana itu. Mereka sedang berjuang di tengah kesedihan,” ujar Alex dalam rapat kerja, Rabu, 4 Februari 2026.
Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan permintaan tersebut dalam rapat Komisi IV DPR RI bersama mitra kerja yang membahas stabilisasi harga dan kesiapan stok pangan menghadapi Ramadhan 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan.
Ia juga berharap pelaksanaan GPM di wilayah terdampak bencana dapat digelar secara gratis bagi masyarakat. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, setidaknya jumlah titik pelaksanaan perlu ditambah agar manfaatnya lebih merata.
“Situasi ekonomi di wilayah bencana sedang sulit. Kalau tidak bisa gratis, mohon lokasi GPM-nya diperluas,” tegasnya.
Selain menyoroti wilayah bencana, Alex turut mengkritisi ketimpangan distribusi GPM antara daerah perkotaan dan daerah tujuan mudik. Ia mencontohkan rencana pelaksanaan GPM di Jakarta yang mencapai 65 titik, sementara Jawa Tengah hanya mendapatkan 45 titik.
Menurutnya, saat libur Lebaran, sebagian besar penduduk Jakarta justru pulang ke kampung halaman, termasuk ke Jawa Tengah. Karena itu, seharusnya jumlah GPM di daerah tujuan mudik lebih besar dibandingkan wilayah urban.
“Jakarta itu daerah perantauan. Ketika Lebaran, warganya mudik. Mestinya titik GPM di Jawa Tengah lebih banyak, bukan sebaliknya,” kata Alex yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat.
Dalam rapat tersebut, Alex juga mempertanyakan kepastian jadwal penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng bagi 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2026. Ia berharap penyaluran bantuan yang berada di bawah kewenangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat dilakukan lebih awal, yakni pada Februari hingga Maret 2026.
Belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, Alex menekankan pentingnya percepatan distribusi bantuan, terutama ke wilayah dengan kondisi geografis sulit seperti daerah pedalaman Papua yang membutuhkan waktu lebih panjang dalam proses penyaluran.
“Distribusi bantuan pangan sebaiknya segera dilakukan oleh Bapanas bersama Bulog. Jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama,” ujarnya.
Rapat kerja Komisi IV DPR RI tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto bersama Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman. Rapat turut dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan Ashaf, Kepala Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama ID Food Ghimoyo, serta jajaran terkait lainnya.
