JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai pengembangan pasar karbon di dalam negeri memiliki posisi krusial dalam menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi agenda transisi energi dan penguatan ekonomi hijau Indonesia.
Pandangan tersebut disampaikan Eddy saat menjadi pembicara dalam forum Indonesia Economic Summit 2026 yang digelar di Jakarta. Menurutnya, pasar karbon yang dikelola secara kredibel dan transparan berpotensi menjadi magnet bagi arus investasi global.
“Jika ekosistemnya kuat dan dipercaya, pasar karbon Indonesia dapat menarik modal internasional untuk mendukung penurunan emisi sekaligus mempercepat agenda transisi energi,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, Sabtu, 7 Februari 2026.
Eddy menjelaskan bahwa kebutuhan pendanaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus melakukan transformasi energi mencapai skala yang sangat besar. Karena itu, pembiayaan tidak bisa sepenuhnya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menekankan pentingnya mencari sumber pendanaan alternatif yang bersifat inovatif dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan tersebut.
“Indonesia membutuhkan mobilisasi modal dalam jumlah besar, baik untuk transisi energi, industrialisasi berbasis hilirisasi, maupun pembangunan ekonomi hijau. Pasar karbon dapat menjadi penghubung antara kepentingan pembangunan dan komitmen penurunan emisi,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Lebih lanjut, Eddy menilai Indonesia memiliki keunggulan alami dalam pengembangan pasar karbon, mulai dari luasnya kawasan hutan dan mangrove, potensi penerapan teknologi Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCS/CCUS), hingga peluang pengembangan proyek waste to energy.
Dari aspek kebijakan, ia mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menyiapkan kerangka regulasi perdagangan karbon, khususnya melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2025.
Namun demikian, Eddy menegaskan bahwa keberhasilan pasar karbon sangat bergantung pada penerapan prinsip transparansi dan tata kelola berstandar internasional, agar pelaku pasar global memiliki keyakinan untuk bertransaksi karbon dengan Indonesia secara berkelanjutan.
“Kerangka aturannya sudah ada dan peluangnya sangat besar. Tantangan berikutnya adalah memastikan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan praktik terbaik internasional, sehingga pasar karbon benar-benar berfungsi sebagai instrumen ekonomi nasional,” pungkasnya.
