JurnalPatroliNews – Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau pemerintah Indonesia untuk bersikap sangat cermat menyikapi isu pengiriman pasukan ke Jalur Gaza, Palestina. Peringatan ini disampaikan menyusul mencuatnya kabar rencana pengerahan ribuan personel TNI ke wilayah konflik tersebut.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menyoroti derasnya pemberitaan mengenai kemungkinan pengiriman sekitar 5.000 hingga 8.000 tentara Indonesia. Isu ini tidak hanya ramai diperbincangkan di dalam negeri, tetapi juga mendapat perhatian luas dari media Israel, yang menyebut Indonesia berpotensi menjadi negara pertama yang menurunkan pasukan ke Gaza. Bahkan, TNI Angkatan Darat disebut telah melakukan persiapan awal.
Sudarnoto mengaitkan wacana tersebut dengan rencana pembentukan International Stabilization Force (ISF) yang disebut berada dalam pengaruh Amerika Serikat. Menurutnya, desain utama ISF mengarah pada upaya mereduksi kekuatan bersenjata di Gaza dan Palestina, dengan Hamas sebagai sasaran utama.
“Maknanya jelas, pelucutan senjata Hamas menjadi agenda sentral. Selama Hamas masih eksis dan bersenjata, maka wilayah itu dianggap tidak aman,” ujar Sudarnoto dalam keterangan tertulis, Selasa, 10 Februari 2026.
Ia menilai konsep misi perdamaian melalui ISF berisiko tinggi, terutama karena ISF belum memiliki legitimasi tunggal seperti pasukan penjaga perdamaian PBB lainnya, semisal UNIFIL di Lebanon atau UNDOF di Dataran Tinggi Golan yang jelas berada di bawah mandat Dewan Keamanan PBB.
Atas dasar itu, Sudarnoto menegaskan Indonesia tidak boleh gegabah jika benar-benar akan mengirimkan pasukan ke Gaza. Ia mengingatkan agar Indonesia tidak terseret dalam kepentingan geopolitik Amerika Serikat dan Israel.
“Indonesia jangan sampai terjebak agenda hegemonik untuk menundukkan Gaza dan Palestina. Tanpa perhitungan matang, pengiriman pasukan justru berisiko memicu konfrontasi langsung dengan Hamas,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menilai keterlibatan Indonesia dalam kerangka ISF berpotensi mencoreng citra internasional Indonesia yang selama ini dikenal konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina.
“Ini harus dihindari. Jangan sampai nama baik Indonesia sebagai pembela Palestina runtuh,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengonfirmasi bahwa jumlah personel yang disiapkan Indonesia bisa mencapai sekitar 8.000 orang. Namun, pengiriman pasukan baru akan dilakukan apabila kesepakatan damai telah dicapai.
“Kemungkinannya di kisaran 8.000 personel. Jika nanti tercapai kesepakatan dan Indonesia diminta mengirim pasukan perdamaian sebagai bentuk komitmen, tentu akan kita laksanakan,” kata Prasetyo usai menghadiri konferensi pers stimulus ekonomi diskon tarif transportasi HBKN Idul Fitri 2026 di Stasiun Gambir, Selasa, 10 Februari 2026.
Saat ditanya mengenai lokasi penempatan pasukan, Prasetyo menyatakan hingga kini belum ada keputusan karena Indonesia masih menunggu hasil perundingan para pihak terkait.
“Belum ditentukan. Saat ini kita baru tahap persiapan,” tutupnya.
