JurnalPatroliNews – Jakarta -Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menginstruksikan percepatan pembangunan fisik serta pelatihan sumber daya manusia (SDM) untuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
Langkah strategis ini diambil guna memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dan mendukung ketahanan pangan nasional secara masif di tingkat akar rumput.
Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (18/2/2026), Menkop mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 30.336 titik koperasi yang sedang dalam tahap konstruksi. Namun, ia mengakui adanya kendala teknis berupa keterbatasan ketersediaan lahan di sejumlah wilayah.
“Kami memahami adanya keterbatasan lahan di beberapa desa. Oleh karena itu, kami akan menyesuaikan spesifikasi pembangunan fisik agar lebih fleksibel melalui kebijakan customized design,” ujar Ferry Juliantono. Kebijakan ini akan segera diteruskan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara selaku pelaksana pembangunan agar proyek tetap berjalan meski luas lahan terbatas.
Data dari Command Center Kemenkop menunjukkan kemajuan signifikan: dari 48.734 lahan yang telah dipetakan, 30.336 sedang dibangun, dan 1.135 titik telah rampung 100 persen.
Menkop juga menyoroti peran Toko Rakyat Serba Ada (Torasera) sebagai pusat distribusi. Prototipe Torasera di Kubu Raya dan Probolinggo diproyeksikan mampu melayani hingga 150 koperasi desa di sekitarnya.
Sejalan dengan pembangunan fisik, pelatihan SDM menjadi prioritas agar manajemen koperasi berlangsung profesional, transparan, dan akuntabel. “Kopdes Merah Putih harus menjadi motor kesejahteraan masyarakat desa,” tambahnya.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa program ini merupakan amanat ideologis dari Presiden Prabowo Subianto yang merepresentasikan inti ekonomi kerakyatan. Ia menargetkan puluhan ribu koperasi tersebut sudah harus beroperasi penuh selambatnya pada Juni 2026.
Rakortas ini turut dihadiri oleh Menteri Desa Yandri Susanto, Wamenkes Bima Arya Sugiarto, serta jajaran pimpinan kementerian dan lembaga terkait guna memperkuat sinergi pusat dan daerah.
