JurnalPatroliNews – Jakarta – Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan presiden, mantan menteri luar negeri, serta ketua umum partai politik di tengah eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran dinilai memiliki makna politik yang lebih luas dari sekadar respons geopolitik.
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai langkah tersebut merupakan bagian dari manajemen risiko politik jangka menengah, bukan semata reaksi terhadap dinamika luar negeri.
“Ini bukan hanya soal perang di Timur Tengah. Ini soal bagaimana Presiden Prabowo mengelola potensi dampak politik di dalam negeri. Geopolitik sering kali menjadi pemicu tekanan ekonomi, dan tekanan ekonomi bisa cepat berubah menjadi tekanan politik,” ujar Arifki kepada wartawan, Rabu (4/3/2026).
Menurut dia, konflik AS–Iran selalu berkaitan erat dengan isu energi global. Jika harga minyak melonjak dan inflasi meningkat, beban fiskal berpotensi membesar. Dalam situasi tersebut, pemerintah dinilai membutuhkan payung legitimasi yang lebih luas agar kebijakan penyesuaian ekonomi tidak dipersepsikan sebagai keputusan sepihak.
“Jika nantinya muncul kebijakan yang tidak populer akibat situasi global, pemerintah dapat menunjukkan bahwa langkah itu lahir dari pembacaan kolektif para negarawan, bukan keputusan satu figur,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic itu juga memandang pertemuan tersebut sebagai strategi membangun “tameng politik” menghadapi potensi tekanan opini publik. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul perdebatan mengenai posisi Indonesia dalam konstelasi global, termasuk wacana keterlibatan dalam blok perdamaian yang dipelopori Presiden Amerika Serikat.
“Serangan AS dan Israel terhadap Iran bisa memperuncing persepsi bahwa Indonesia berada dalam orbit tertentu. Dengan mengundang tokoh-tokoh senior, Presiden Prabowo mengirimkan pesan bahwa arah kebijakan luar negeri tetap melalui pertimbangan luas, bukan karena tekanan blok mana pun,” katanya.
Lebih jauh, Arifki menilai langkah tersebut juga bertujuan menjaga kesinambungan tradisi politik luar negeri Indonesia lintas pemerintahan.
“Pesannya, kebijakan luar negeri Indonesia tidak berubah karena pergantian presiden. Ada garis merah kepentingan nasional yang dijaga lintas generasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, makna politik utama dari pertemuan itu adalah memperkuat daya tahan pemerintahan dalam menghadapi ketidakpastian global. Di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, stabilitas domestik dinilai menjadi aset strategis.
“Dalam geopolitik, yang diuji bukan hanya keberanian mengambil posisi, tetapi juga kemampuan mengelola konsekuensinya dalam politik dalam negeri. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya mengelola konsekuensi itu sejak awal,” pungkasnya.
