JurnalPatroliNews – Jakarta – Kehadiran Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dalam pelaksanaan Salat Idul Fitri di Masjid Lakemba, Sydney Barat, Jumat (20/3/2026), diwarnai aksi protes keras dari sejumlah jemaah.
Insiden ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap sikap pemerintah Australia terkait konflik yang terus berkecamuk di Gaza.
Berdasarkan rekaman video yang beredar, suasana mulai memanas sekitar 15 menit setelah Albanese bersama Menteri Dalam Negeri, Tony Burke, bergabung dengan para jemaah. Sejumlah pengunjuk rasa terdengar meneriakkan kata “Keluar!” dan melabeli kedua pejabat tinggi tersebut sebagai pendukung genosida.
Melihat situasi yang mulai tidak kondusif, pihak panitia masjid sempat berusaha menenangkan massa. “Saudara-saudara sekalian, harap tetap tenang sedikit. Ini hari Idul Fitri. Ini hari yang penuh kebahagiaan,” ujar salah satu pengurus masjid sebagaimana dikutip dari Reuters.
Aparat keamanan yang berjaga di lokasi terpaksa bertindak tegas dengan mengamankan salah satu pengunjuk rasa yang dinilai provokatif sebelum membawanya keluar area.
Meski mendapatkan kecaman saat meninggalkan lokasi, PM Albanese menilai acara tersebut secara keseluruhan tetap berlangsung positif.
“Jika hanya ada beberapa orang yang mencemooh di tengah kerumunan 30.000 orang, itu harus dilihat dalam konteks tersebut,” tegas Albanese kepada wartawan, merujuk pada jumlah jemaah yang masif dibandingkan dengan segelintir pemprotes.
Kritik terhadap pemerintahan Albanese memang meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Komunitas Muslim di Australia menilai posisi pemerintah cenderung mendua; di satu sisi menyuarakan keprihatinan kemanusiaan bagi warga Palestina, namun di sisi lain tetap memberikan dukungan kuat bagi hak bela diri Israel.
Ketegangan ini juga dipicu oleh keputusan Canberra yang baru-baru ini menetapkan organisasi Hizb ut-Tahrir sebagai kelompok terlarang.
Sebelumnya, gelombang protes serupa juga sempat mengguncang Sydney pada Februari lalu saat kunjungan Presiden Israel, Isaac Herzog, atas undangan resmi pemerintah Australia.
