JurnalPatroliNews – Jakarta – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat transisi energi nasional di tengah meningkatnya tekanan krisis energi global.
Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis dan tepat dalam merespons dinamika geopolitik internasional yang kian tidak menentu.
“Saya menyambut gembira arahan Presiden Prabowo yang hendak mempercepat transisi energi melalui pengembangan pembangkit tenaga surya, angin, panas bumi, bahkan mempercepat elektrifikasi di sektor transportasi,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Senin (23/3/2026).
Menurutnya, konflik di kawasan Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi menjadi pengingat bahwa ketahanan energi nasional masih sangat rentan terhadap gangguan eksternal.
Eddy menjelaskan, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, khususnya produk minyak dan gas seperti LPG, minyak mentah, dan kerosene, membuat posisi nasional menjadi rapuh ketika terjadi gangguan pasokan global.
“Jika impor LPG tersendat, sektor rumah tangga, restoran, hingga perhotelan akan terdampak karena sekitar 75 persen kebutuhan LPG nasional masih berasal dari impor,” jelasnya.
Untuk itu, ia mendorong percepatan konversi penggunaan energi rumah tangga dari LPG ke kompor induksi berbasis listrik sebagai salah satu solusi jangka menengah.
Selain itu, Eddy juga mendukung rencana pemerintah untuk mempercepat pensiun dini pembangkit listrik berbasis diesel yang dinilai tidak efisien dan berkontribusi besar terhadap emisi karbon.
“Biaya operasional pembangkit diesel bisa tiga hingga lima kali lebih mahal dibandingkan batubara, serta menghasilkan emisi karbon yang cenderung berbahaya,” ungkapnya.
Di sisi regulasi, Eddy menekankan pentingnya percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT), serta revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan guna mendukung kebijakan transisi energi secara menyeluruh.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat payung hukum transisi energi agar arah kebijakan lebih jelas dan berkelanjutan,” pungkasnya.
