JurnalPatroliNews – JAKARTA – Pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah menghentikan sementara pembangunan dapur baru guna meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus memastikan kualitas layanan program tetap terjaga.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan kebijakan tersebut merupakan hasil konsolidasi internal yang dilakukan setelah pergantian kepemimpinan di lembaga tersebut. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah membenahi dan mengoptimalkan dapur yang telah beroperasi sebelum melakukan ekspansi pembangunan fasilitas baru.
“Hal pertama yang kami lakukan adalah efisiensi anggaran. Kami ingin menurunkan biaya tanpa mengurangi sasaran penerima manfaat,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Nanik menjelaskan, moratorium pembangunan dapur dilakukan karena usulan pembangunan fasilitas baru masih didominasi wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi. Di sisi lain, banyak daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang justru belum mendapatkan layanan secara optimal.
Karena itu, BGN memutuskan untuk memprioritaskan pemerataan akses program ke wilayah-wilayah yang selama ini belum tersentuh.
“Kami bereskan dulu yang sudah ada. Yang menumpuk sekarang di aglomerasi, sementara 3T belum tersentuh. Pesan Presiden jelas, kami harus masuk ke 3T terlebih dahulu,” katanya.
Selain menghentikan sementara pembangunan dapur baru, BGN juga akan melakukan evaluasi kebutuhan fasilitas di setiap kecamatan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya pemborosan anggaran akibat pembangunan dapur yang berlebihan atau tidak sesuai kebutuhan di lapangan.
Dalam upaya memperluas jangkauan program ke daerah 3T, BGN tidak lagi mengandalkan pembangunan fasilitas baru sebagai satu-satunya solusi. Lembaga tersebut membuka peluang pemanfaatan berbagai fasilitas yang telah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum milik masyarakat, hingga dukungan dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Menurut Nanik, pendekatan tersebut dinilai lebih efisien dan memungkinkan pelayanan MBG menjangkau masyarakat lebih cepat, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan arah kebijakan baru tersebut kepada Presiden. Dalam laporan itu, BGN menegaskan bahwa target pelaksanaan MBG ke depan tidak lagi semata-mata berorientasi pada jumlah penerima manfaat.
“Tahun 2026 kami tidak mengejar kuantitas. Kami ingin memastikan kualitas makanan, kualitas dapur, dan kualitas layanan benar-benar baik,” ujarnya.
Ke depan, BGN akan memfokuskan pelaksanaan Program MBG kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi gizi. Kelompok tersebut dikenal sebagai “3B”, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Selain itu, anak-anak usia sekolah dasar juga menjadi prioritas karena dinilai berada pada fase penting dalam pertumbuhan dan perkembangan.
Melalui penataan tersebut, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata dalam upaya peningkatan kualitas gizi dan sumber daya manusia Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses layanan dasar.
Komentar