JurnalPatroliNews – COLOMBO — Dampak konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran mulai dirasakan secara global. Salah satu negara yang terdampak signifikan adalah Sri Lanka, yang kini menghadapi krisis bahan bakar minyak (BBM) yang kian memburuk.
Mengutip laporan Al Jazeera, Sabtu (28/3/2026), negara yang sangat bergantung pada impor energi tersebut mengalami kelangkaan BBM dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah bahkan kembali memberlakukan sistem penjatahan berbasis QR, seperti yang pernah diterapkan saat krisis ekonomi 2022.
Warga harus mengantre panjang untuk mendapatkan jatah bahan bakar mingguan. Seorang pengemudi tuk-tuk, misalnya, kini hanya memperoleh sekitar 20 liter bensin per minggu untuk menunjang aktivitasnya.
Tak hanya langka, harga BBM juga melonjak sekitar 33 persen sejak konflik dimulai. Lonjakan ini berdampak luas ke berbagai sektor, termasuk transportasi dan pangan. Para ahli memperkirakan harga makanan di Sri Lanka berpotensi naik hingga 15 persen.
Kenaikan tersebut dipicu terganggunya pasokan pupuk global yang banyak melintasi Selat Hormuz, yang saat ini masih terdampak pembatasan akibat situasi geopolitik.
Bagi sebagian warga, kondisi ini mengingatkan pada krisis ekonomi berat yang pernah melanda negara tersebut. Namun kali ini, faktor eksternal dinilai sebagai penyebab utama.
“Kali ini, tidak ada yang bisa menyalahkan pemerintah ini karena perang melawan Iran bukan di tangan Sri Lanka,” ujar seorang warga, Keerthi Rathna.
Tekanan terhadap pemerintah pun meningkat. Juru bicara kabinet Nalinda Jayatissa menyatakan bahwa tarif transportasi akan diturunkan jika harga bahan bakar kembali stabil.
Meski demikian, ia mengakui kondisi fiskal negara tengah tertekan. Pemerintah masih harus menanggung subsidi energi yang besar, dengan kerugian mencapai sekitar 63 juta dolar AS per bulan meskipun harga BBM telah dinaikkan.
Seorang pejabat Kementerian Energi menyebutkan bahwa kenaikan harga dalam negeri sengaja tidak sepenuhnya mengikuti lonjakan harga global. Kebijakan ini diambil untuk mencegah dampak ekonomi yang lebih luas, seperti lumpuhnya transportasi dan meningkatnya pengangguran.
Untuk menghemat konsumsi energi, pemerintah juga menutup kantor pemerintahan dan sekolah setiap hari Rabu. Di sisi lain, Sri Lanka mulai mencari alternatif pasokan energi, termasuk menjajaki impor dari Rusia, meski masih terkendala masalah logistik dan kapasitas penyimpanan.
Keterbatasan cadangan energi menjadi persoalan mendasar. Saat ini, Sri Lanka hanya mampu menyimpan stok BBM untuk sekitar satu bulan, sehingga sangat rentan terhadap gangguan pasokan global.
Jika situasi di Selat Hormuz terus berlanjut, dampaknya diperkirakan tidak hanya terbatas pada sektor energi, tetapi juga akan mengancam ketahanan pangan nasional, mengingat tingginya ketergantungan Sri Lanka terhadap impor pupuk dan bahan baku dari luar negeri.
