JurnalPatroliNews | Muscat/Washington – Upaya diplomatik untuk memulihkan arus perdagangan di Selat Hormuz kembali menghadapi tantangan setelah Oman mengusulkan mekanisme baru yang memberikan peran lebih besar kepada Iran dalam pengelolaan jalur pelayaran strategis tersebut.
Namun, gagasan itu langsung mendapat penolakan dari Amerika Serikat (AS) yang menegaskan kapal-kapal internasional harus tetap dapat melintas tanpa dikenai pungutan wajib.
Berdasarkan proposal yang disusun Oman dan didukung sejumlah negara Teluk, Iran diusulkan dapat memungut biaya transit secara sukarela dari kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.
Skema tersebut mengadopsi model pendanaan di Selat Malaka, di mana pengguna jalur pelayaran memberikan kontribusi sukarela untuk mendukung layanan navigasi, perlindungan lingkungan, serta operasi pencarian dan penyelamatan. Dalam rancangan itu, Iran tidak akan memperoleh kendali penuh atas jalur pelayaran internasional tersebut.
Di sisi lain, Teheran mengajukan proposal berbeda. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menyatakan pemerintah Iran mengusulkan agar jalur pelayaran satu arah sepenuhnya berada di dalam perairan teritorial Iran, sementara sebagian jalur berlawanan juga diarahkan melewati wilayah Iran.
Menurut Gharibabadi, skema tersebut diperlukan agar Iran dapat melakukan pengawasan secara efektif terhadap lalu lintas kapal yang keluar masuk Selat Hormuz.
“Usulan kami adalah agar satu jalur sepenuhnya berada di dalam perairan teritorial Republik Islam Iran, dengan sebagian jalur lainnya juga melewati perairan teritorial Iran, sehingga Iran dapat secara efektif melakukan pengawasan terhadap lalu lintas masuk dan keluar,” ujarnya kepada televisi pemerintah Iran.
Ia juga menegaskan Iran menolak pembagian jalur pelayaran secara setara sebagaimana diusulkan Oman, kecuali jika stabilitas kawasan benar-benar telah tercapai dalam jangka panjang.
Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat tetap mempertahankan sikap agar pengaturan pelayaran di Selat Hormuz dikembalikan seperti sebelum konflik pecah. Washington menolak penerapan pungutan transit yang bersifat wajib dan menilai langkah tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi dalam hukum internasional.
Seorang sumber dari negara Teluk dan seorang diplomat Barat menyebut proposal Oman diharapkan menjadi jalan tengah untuk mengakhiri gangguan perdagangan tanpa memberikan kontrol eksklusif kepada Iran atas salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Namun, penolakan Teheran terhadap pembagian pengelolaan yang setara membuat peluang tercapainya kesepakatan diplomatik semakin kecil.
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi terpenting dunia yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab. Sebelum eskalasi konflik terbaru, sekitar 20 persen perdagangan minyak dan gas alam cair dunia melewati jalur tersebut, sehingga setiap perubahan mekanisme pengelolaannya berpotensi memengaruhi stabilitas pasar energi global.
Komentar