Kemenpar Siapkan Strategi Hadapi Dampak Perang AS-Israel Kontra Iran pada Pariwisata


JurnalPatroliNews – Jakarta – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga kinerja sektor pariwisata nasional tetap stabil di tengah tekanan geopolitik global akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan bahwa pemerintah akan tetap fokus pada pengembangan pariwisata berkualitas yang aman, berkelanjutan, serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Dinamika geopolitik global tentu memberikan tekanan terhadap sektor pariwisata. Namun kami terus melakukan langkah-langkah mitigasi agar target kinerja pariwisata nasional tetap terjaga,” ujar Widiyanti dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Sejumlah langkah strategis disiapkan, mulai dari peningkatan aspek keselamatan wisata melalui sertifikasi pemandu, penyusunan pedoman destinasi, hingga pemetaan kawasan rawan bencana. Selain itu, pengembangan lebih dari 6.200 desa wisata juga terus diperkuat melalui program pendampingan, sertifikasi, serta penguatan ekonomi lokal.

Kemenpar juga melanjutkan sejumlah program unggulan, seperti Wonderful Indonesia Gastronomi, Wellness Tourism, Event by Indonesia, serta penguatan digitalisasi melalui konsep Tourism 5.0.

Di sisi lain, konflik di kawasan Timur Tengah telah berdampak langsung terhadap sektor pariwisata global. Penutupan wilayah udara Iran pada periode 28 Februari hingga 28 Maret 2026 mengganggu penerbangan dari enam hub internasional dan menyebabkan pembatalan sekitar 770 penerbangan menuju Jakarta, Bali, dan Medan.

Akibatnya, Indonesia berpotensi kehilangan sekitar 60 ribu wisatawan mancanegara dengan estimasi devisa mencapai Rp2,04 triliun.

Tekanan juga datang dari lonjakan harga minyak dunia yang meningkat lebih dari 52 persen, sehingga berdampak pada kenaikan biaya transportasi dan tarif perjalanan internasional.

Untuk menjaga target kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 16 hingga 17,6 juta pada 2026, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah adaptif. Di antaranya adalah mengalihkan fokus pasar ke kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, memperkuat kampanye digital, serta mengoptimalkan kerja sama dengan maskapai penerbangan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penyelenggaraan event lintas batas serta promosi wisata domestik guna menjaga pergerakan wisatawan nusantara di tengah situasi global yang tidak menentu.

Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga ketahanan sektor pariwisata nasional sekaligus memastikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.