JurnalPatroliNews – Jakarta – Republik Islam Iran mengeluarkan peringatan keras akan melancarkan serangan balasan yang “jauh lebih menghancurkan” jika Amerika Serikat merealisasikan ancaman serangan terhadap infrastruktur sipil mereka.
Pernyataan ini muncul sebagai respons langsung atas ultimatum Presiden AS Donald Trump yang menargetkan fasilitas energi dan jembatan di Iran pada Selasa (7/4) besok.
Juru bicara pusat komando militer Khatam al-Anbiya menegaskan bahwa Teheran tidak akan tinggal diam jika kedaulatan dan fasilitas publiknya diganggu.
Pernyataan yang disiarkan melalui media pemerintah pada Senin (6/4) ini menandai titik didih baru dalam konflik yang tengah berkecamuk di kawasan.
“Jika serangan terhadap target sipil kembali terjadi, tahap berikutnya dari operasi ofensif dan balasan kami akan jauh lebih menghancurkan dan meluas,” tegas juru bicara tersebut sebagaimana dilansir dari AFP.
Ultimatum Keras Donald Trump Sebelumnya, Presiden Donald Trump melalui platform Truth Social melontarkan ancaman terbuka dengan nada provokatif.
Trump menegaskan bahwa militer AS siap menghancurkan infrastruktur energi dan jembatan-jembatan strategis Iran jika tuntutan pembukaan jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz tidak segera dipenuhi.
Dalam unggahannya yang dipenuhi retorika tajam, Trump menyebut bahwa Selasa akan menjadi “hari penghancuran” bagi fasilitas vital Iran. Langkah ini diambil Washington sebagai upaya menekan Teheran agar menyepakati pembukaan kembali jalur logistik energi global yang saat ini terhambat akibat blokade dan konflik.
Dampak Global dan Kekhawatiran Eskalasi Ancaman saling balas ini memicu kekhawatiran serius di tingkat global.
Analis militer menilai bahwa serangan terhadap infrastruktur energi Iran tidak hanya akan memperluas cakupan perang, tetapi juga berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia secara drastis serta mengganggu stabilitas pasokan energi ke berbagai negara.
Hingga berita ini diturunkan, komunitas internasional terus memantau pergerakan militer di kawasan Teluk menjelang tenggat waktu yang ditetapkan oleh Gedung Putih.
PBB dan sejumlah negara mediator dilaporkan tengah melakukan upaya diplomasi darurat guna mencegah pecahnya konfrontasi berskala besar yang menyasar warga sipil.
