JurnalPatroliNews – Jakarta — Komisi VIII DPR RI menilai persiapan fasilitas layanan bagi jemaah haji di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) masih belum menunjukkan perkembangan signifikan menjelang penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah, Wakil Menteri Haji, serta Badan Pengelola Keuangan Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Menurut Wachid, hasil pengawasan lapangan yang dilakukan Komisi VIII pada 2 April 2026 menunjukkan masih minimnya kemajuan pada sejumlah fasilitas penting yang menjadi kebutuhan dasar jemaah.
“Komisi VIII DPR RI belum melihat progres yang signifikan terkait berbagai fasilitas layanan di Armuzna,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra tersebut mengungkapkan, sejumlah infrastruktur dasar bahkan belum siap, termasuk area maktab yang hingga kini belum dilengkapi paving block.
Selain itu, ketersediaan fasilitas sanitasi, khususnya toilet untuk jemaah perempuan, dinilai masih jauh dari memadai dan belum menunjukkan percepatan pembangunan.
“Serta berbagai fasilitas penunjang lainnya yang nampaknya belum disiapkan,” kata Wachid menambahkan.
Komisi VIII menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian fasilitas di Armuzna mengingat kawasan tersebut menjadi titik krusial dalam rangkaian ibadah haji. Keterlambatan persiapan dikhawatirkan dapat berdampak pada kenyamanan dan keselamatan jemaah selama menjalankan ibadah.
