JurnalPatroliNews – JAKARTA – Kondisi keuangan negara dinilai masih cukup kuat, tercermin dari sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai menunjukkan ruang fiskal tetap terjaga. Hal tersebut disampaikan analis komunikasi politik, Hendri Satrio atau yang akrab disapa Hensa.
Menurut Hensa, salah satu indikator utama adalah keputusan pemerintah yang menjamin harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026.
“Alhamdulillah ternyata negara kita memang masih punya uang banyak. Yang pertama, BBM subsidi dijamin tidak naik sampai akhir tahun ini,” ujarnya melalui kanal YouTube pribadinya, Jumat (10/4/2026).
Ia menjelaskan, meskipun harga BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo berpotensi mengalami penyesuaian, hal tersebut dinilai tidak menjadi persoalan besar karena tidak menyasar masyarakat penerima subsidi.
“Kalau yang non-subsidi seperti Pertamax Turbo bisa saja naik, tapi tidak apa-apa,” katanya.
Selain faktor domestik, Hensa juga menyoroti dinamika global yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga energi, termasuk meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Ia menilai potensi pembukaan kembali jalur distribusi energi seperti Selat Hormuz dapat membantu menjaga stabilitas harga minyak dunia.
“Setelah AS dan Iran melakukan gencatan senjata dan akan membuka kembali Selat Hormuz, mungkin harga energi akan lebih stabil,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hensa menilai optimisme pemerintah terhadap kondisi fiskal juga tercermin dari program belanja negara, termasuk rencana pengadaan motor listrik dalam jumlah besar.
Ia menyebut, pembelian puluhan ribu unit motor listrik menjadi salah satu indikator bahwa kapasitas anggaran negara masih cukup longgar.
“Salah satu buktinya adalah pembelian 21.801 motor listrik,” ungkapnya.
Meski demikian, Hensa mengakui kebijakan tersebut sempat menimbulkan kebingungan di internal pemerintah, termasuk di lingkungan Kementerian Keuangan. Namun, program tersebut tetap berjalan karena disebut telah masuk dalam perencanaan anggaran sebelumnya.
“Memang sempat membuat kebingungan, tapi akhirnya tetap dilaksanakan karena sudah dianggarkan sejak 2025,” pungkasnya.
Pernyataan ini muncul di tengah perhatian publik terhadap daya tahan fiskal Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global serta keberlanjutan program subsidi dan belanja negara.
