JurnalPatroliNews – JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi PAN, Sigit Purnomo Said, mengajak seluruh pihak menjaga etika dalam kehidupan demokrasi di tengah meningkatnya dinamika politik. Seruan ini disampaikan menyusul maraknya narasi yang mengandung disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) di ruang publik.
Dalam keterangan resminya, Selasa (21/4/2026), Pasha menegaskan bahwa perbedaan pandangan terhadap kinerja pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, termasuk terhadap capaian Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
“Kami memahami bahwa tidak semua pihak memiliki pandangan yang sama terhadap capaian kinerja pemerintah. Perbedaan sikap merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar perbedaan tersebut disampaikan secara sehat, terbuka, dan bertanggung jawab. Menurutnya, kompetisi politik seharusnya dibangun di atas pertukaran gagasan, program, serta kontribusi nyata bagi masyarakat.
Pasha juga menyoroti bahaya penyebaran narasi yang mengandung disinformasi, fitnah, dan kebencian. Ia menilai praktik tersebut dapat merusak kualitas demokrasi sekaligus menyesatkan publik.
“Dalam kehidupan politik, prinsip ‘sepakat untuk tidak sepakat’ harus tetap dijunjung tinggi, selama bertujuan menjaga keseimbangan demokrasi dan pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah,” kata anggota Komisi VIII DPR RI tersebut.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah dijamin oleh undang-undang, namun harus dibedakan dengan ujaran kebencian yang bersifat tendensius dan serangan personal.
“Kritik dijamin UU. Tapi berbeda dengan ujaran kebencian yang tendensius dan serangan personal—ini melanggar UU,” tegasnya.
Pasha menambahkan, apabila kritik telah bergeser menjadi upaya pembusukan karakter dan pembunuhan reputasi terhadap pejabat publik, maka dampak negatifnya akan dirasakan oleh masyarakat luas.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama membangun iklim politik yang sehat, beretika, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
