JurnalPatroliNews – JAKARTA — Wacana kenaikan iuran program BPJS Kesehatan kembali menjadi perbincangan publik. Isu tersebut mencuat seiring tekanan defisit pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperkirakan mencapai Rp20 triliun hingga Rp30 triliun pada 2026.
Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan kebijakan baru terkait penyesuaian iuran. Besaran tarif yang berlaku masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 sebagai regulasi terakhir.
Berdasarkan aturan tersebut, berikut rincian iuran BPJS Kesehatan yang masih berlaku per April 2026:
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Mandiri:
- Kelas III: Rp42.000 per orang per bulan (dibayar Rp35.000 setelah subsidi pemerintah Rp7.000)
- Kelas II: Rp100.000 per orang per bulan
- Kelas I: Rp150.000 per orang per bulan
Peserta Penerima Upah (PPU):
Iuran ditetapkan sebesar 5 persen dari gaji bulanan, dengan rincian:
- 4 persen ditanggung pemberi kerja
- 1 persen dibayar pekerja
Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI):
Iuran sepenuhnya dibayarkan oleh pemerintah, sehingga peserta tidak dikenakan biaya.
Di tengah isu kenaikan tarif, BPJS Kesehatan juga terus mendorong kemudahan layanan digital bagi peserta. Salah satunya melalui aplikasi Mobile JKN yang memungkinkan masyarakat mengecek besaran iuran dan status kepesertaan secara mandiri.
Melalui aplikasi tersebut, peserta dapat mengetahui jumlah tagihan iuran, riwayat pembayaran, hingga status aktif kepesertaan hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan akun yang telah terdaftar.
BPJS Kesehatan mengingatkan, batas waktu pembayaran iuran jatuh setiap tanggal 10 setiap bulan. Keterlambatan pembayaran berpotensi menyebabkan status kepesertaan menjadi tidak aktif, sehingga layanan kesehatan tidak dapat digunakan.
Pemerintah hingga kini masih mengkaji berbagai opsi kebijakan untuk menjaga keberlanjutan program JKN, termasuk kemungkinan penyesuaian tarif iuran di masa mendatang.
