JurnalPatroliNews – Jakarta – Permintaan maaf Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi Choiri, usai pernyataannya terkait insiden kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, terus menuai sorotan publik.
Sebelumnya, Arifah mengusulkan agar gerbong khusus wanita dipindahkan ke bagian tengah rangkaian kereta sebagai langkah mitigasi pasca kecelakaan antara Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line. Namun, usulan tersebut dinilai sejumlah pihak perlu dikaji lebih matang agar tidak menimbulkan bias dalam perspektif kebijakan publik.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Faruq Arjuna Hendroy, menilai Menteri PPPA perlu meningkatkan kehati-hatian dalam menyampaikan pernyataan kepada publik, terutama dalam isu yang menyangkut keselamatan dan perspektif gender.
“Saya kira para pelaksana kebijakan harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan,” ujar Faruq, Kamis (30/4/2026).
Menurutnya, meski pernyataan tersebut kemungkinan muncul sebagai respons spontan terhadap insiden tabrakan kereta, usulan pemindahan gerbong khusus wanita bukanlah solusi yang relevan terhadap persoalan utama.
“Saya paham maksudnya untuk melindungi perempuan. Namun, dalam kajian gender, kebijakan tidak boleh hanya berpihak pada satu kelompok,” jelasnya.
Faruq menegaskan bahwa studi gender bersifat inklusif, tidak hanya berfokus pada perlindungan perempuan, tetapi juga laki-laki sebagai kelompok yang sama-sama memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan.
Ia menjelaskan, perempuan memang selama ini lebih sering mengalami ketidakadilan akibat konstruksi sosial, sehingga melahirkan gerakan feminisme. Namun demikian, laki-laki juga dalam banyak situasi dapat menjadi kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan.
“Jangan sampai fokus pada perempuan justru mengabaikan hak laki-laki sebagai warga negara. Itu justru tidak sensitif gender,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai isu gender tidak relevan dalam konteks kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Menurutnya, perhatian seharusnya difokuskan pada aspek keselamatan transportasi dan evaluasi sistem manajemen risiko.
“Dalam kasus ini, bukan soal posisi gender di dalam gerbong. Benturan kereta berkecepatan tinggi tidak membedakan siapa pun,” paparnya.
Faruq menilai evaluasi pascakecelakaan seharusnya diarahkan pada penguatan sistem keamanan, mulai dari antisipasi hambatan di rel, prosedur ketika kereta berhenti mendadak, hingga skenario evakuasi penumpang dalam kondisi darurat.
“Fokus ke depan adalah manajemen risiko, bukan sekadar memindahkan posisi gerbong,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kecelakaan kereta tidak memiliki kaitan dengan persoalan gender.
“Kereta akan menabrak apa pun di depannya, tanpa melihat apakah itu laki-laki atau perempuan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri PPPA Arifah Fauzi Choiri telah menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang dinilai kurang tepat oleh masyarakat.
“Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya korban dan keluarga korban yang merasa tidak nyaman,” ujarnya di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Ia menegaskan bahwa keselamatan seluruh masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah tanpa membedakan gender.
“Prioritas kami adalah memastikan penanganan terbaik bagi seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka,” tutupnya.
