JurnalPatroliNews – Jakarta – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menilai akar persoalan ketahanan energi Indonesia bukan semata disebabkan oleh gejolak harga minyak dunia, melainkan pola pikir jangka pendek atau shortterm-isme yang telah berlangsung menahun dalam pengambilan kebijakan.
Hal itu disampaikan Sudirman dalam diskusi yang digelar di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta Selatan, Kamis (30/4/2026).
“Tekanan pada energy security kita terus berlangsung karena tiga aspek fundamental. Yang pertama dan paling mendasar adalah shortterm-isme,” kata Sudirman.
Menurutnya, selain pola pikir jangka pendek, persoalan kedua yang memperlemah ketahanan energi nasional adalah dominasi politik serta kebijakan populis yang terlalu besar dalam pengambilan keputusan strategis.
Sementara faktor ketiga adalah praktik konflik kepentingan antara pengambil kebijakan dan pelaku usaha, yang menurutnya turut memperburuk tata kelola sektor energi nasional.
Ia menegaskan, ketiga persoalan tersebut membuat pemerintah kerap bersikap reaktif dan tidak memiliki strategi jangka panjang yang konsisten dalam mengelola isu fundamental seperti energi.
“Akibat dari ketiga hal tadi, kita selalu kalang-kabut dalam mengelola urusan yang fundamental dan berdimensi jangka panjang,” ujarnya.
Sudirman mencontohkan inkonsistensi kebijakan dalam agenda transisi energi nasional. Menurutnya, dorongan untuk beralih ke energi baru dan terbarukan hanya menguat saat harga minyak dunia melonjak tajam, namun kembali melemah ketika pasar energi mulai stabil.
“Wacana peralihan ke energi baru-terbarukan hanya akan hangat saat harga minyak sedang melambung. Hangat-hangat tahi ayam, begitu pasar kembali stabil, urgensinya hilang,” paparnya.
Ia menilai pola tersebut terus berulang dari dekade ke dekade, sehingga Indonesia selalu kembali pada kebiasaan lama atau business as usual tanpa perubahan mendasar.
Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap krisis pasokan energi global akibat konflik di Timur Tengah. International Energy Agency (IEA) bahkan menyebut situasi tersebut sebagai salah satu disrupsi terbesar dalam sejarah pasar minyak global.
Sudirman menyoroti konflik Iran dan Amerika Serikat yang dinilai membawa ketidakpastian besar terhadap harga, ketersediaan pasokan minyak, hingga jalur distribusi logistik global.
“Ketahanan energi sedang terjerat risiko besar karena ketergantungan impor minyak kita sangat tinggi,” katanya.
Saat ini, konsumsi bahan bakar minyak nasional Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari (bph), sementara produksi dalam negeri hanya berada di kisaran 600 hingga 610 ribu barel per hari.
Artinya, sekitar 1 juta barel per hari harus dipenuhi melalui impor, yang menurut Sudirman menjadi beban besar bagi stabilitas ekonomi nasional.
“Besarnya impor dan kenaikan harga akan menekan kurs rupiah. Mengingat, untuk impor, kita harus belanja valas sehari senilai 100 juta dolar AS. Itu angka minimalnya,” pungkasnya.
