JurnalPatroliNews – HAVANA — Pemerintah Kuba mengonfirmasi adanya pertemuan resmi dengan delegasi Amerika Serikat yang berlangsung secara tertutup di Havana dalam beberapa waktu terakhir. Kontak diplomatik ini disebut sebagai bagian dari komunikasi sensitif di tengah hubungan kedua negara yang masih diwarnai ketegangan politik.
Wakil Direktur Jenderal Urusan AS di Kementerian Luar Negeri Kuba, Alejandro García del Toro, mengungkapkan bahwa pembicaraan tersebut melibatkan pejabat AS setingkat asisten menteri dan perwakilan Kuba setingkat wakil menteri luar negeri.
“Diskusi berlangsung dalam suasana penuh hormat dan profesional, tanpa tenggat waktu maupun prasyarat,” ujarnya seperti dikutip, Selasa (21/4/2026).
Dalam pertemuan itu, Kuba menempatkan isu pencabutan embargo energi sebagai prioritas utama. Havana menilai kebijakan sanksi yang diberlakukan Washington telah menimbulkan tekanan ekonomi signifikan, tidak hanya bagi Kuba tetapi juga negara-negara lain yang memiliki kerja sama perdagangan energi secara sah.
Dialog ini berlangsung di tengah meningkatnya tekanan dari Washington, terutama sejak kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan Donald Trump. Pengetatan blokade minyak disebut memperparah krisis energi di Kuba, membatasi akses bahan bakar, serta menekan stabilitas ekonomi nasional.
Presiden Kuba, Miguel Díaz-Canel, sebelumnya menegaskan bahwa negaranya tidak memiliki niat untuk memicu konflik di tengah situasi tersebut.
“Kami tidak menginginkan perang. Kami tidak menginginkan serangan,” ujarnya, seraya menekankan bahwa posisi Kuba tetap defensif.
Dampak kebijakan sanksi kini semakin terasa di dalam negeri. Krisis bahan bakar memicu pemadaman listrik berkepanjangan, mengganggu distribusi air bersih, transportasi, hingga layanan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan besarnya efek domino dari kebijakan embargo terhadap kehidupan masyarakat Kuba sehari-hari.
