Oleh Rahadi Wangsapermana
Tidak semua konflik hadir dalam bentuk yang kasatmata. Sebagian bekerja dalam kesunyian, merambat melalui sistem yang tampak normal, tetapi menyimpan tekanan yang terus menguat.
Dalam lanskap Perang Asimetris, energi menjadi salah satu instrumen paling efektif—bukan karena daya rusaknya yang instan, melainkan karena kemampuannya mengunci ruang gerak negara tanpa perlu konfrontasi terbuka.
Ketegangan di jalur distribusi energi global memberi ilustrasi yang konkret. Kawasan seperti Selat Hormuz, misalnya, bukan sekadar titik geografis, melainkan simpul strategis yang menentukan aliran energi dunia. Bagi Indonesia, implikasinya langsung terasa.
Sekitar 25% impor minyak mentah nasional berpotensi terdampak jika jalur tersebut terganggu. Angka ini menandai satu hal penting: akses energi Indonesia masih bergantung pada stabilitas kawasan yang berada di luar kendali langsung negara.
Dalam perspektif geopolitik, ketergantungan semacam ini bukan sekadar konsekuensi ekonomi, tetapi posisi tawar yang bisa melemah sewaktu-waktu.
Di tingkat domestik, gambaran kerentanan itu semakin jelas. Kebutuhan bahan bakar minyak Indonesia diperkirakan mencapai 84,58 juta kiloliter pada 2025, sementara kapasitas produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar setengahnya.
Artinya, sekitar 50% kebutuhan masih bergantung pada impor. Selisih ini bukan hanya angka statistik, melainkan ruang yang terbuka bagi tekanan eksternal. Dalam logika perang asimetris, ketergantungan bukan kondisi pasif—ia dapat menjadi instrumen aktif untuk memengaruhi keputusan suatu negara, baik melalui harga, pasokan, maupun mekanisme pasar.
Upaya diversifikasi energi memang mulai menunjukkan arah, namun belum sepenuhnya mengubah struktur yang ada. Porsi energi baru terbarukan (EBT) tercatat sekitar 15,75% pada 2025, masih di bawah target nasional sebesar 23%.
Sementara itu, konsumsi energi terus meningkat hingga mencapai sekitar 2.250 juta BOE, dengan dominasi bahan bakar fosil yang tetap kuat. Kombinasi antara kebutuhan yang meningkat dan transformasi yang belum optimal menciptakan ketidakseimbangan yang rentan dimanfaatkan dalam situasi global yang kompetitif.
Dimensi ekonomi dari ketergantungan ini juga tidak kecil. Nilai impor energi Indonesia mencapai miliaran dolar setiap tahun, dengan sekitar US$7 miliar berasal dari impor BBM. Angka ini mencerminkan beban fiskal sekaligus indikator posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Di sisi lain, terdapat kemajuan yang patut dicatat: kapasitas energi terbarukan telah mencapai sekitar 15.630 MW pada 2025, sementara konsumsi listrik per kapita meningkat menjadi 1.584 kWh. Namun, capaian tersebut masih berada dalam bayang-bayang kebutuhan yang terus tumbuh.
Dalam kerangka Ketahanan Nasional, seluruh dinamika ini tidak berdiri sendiri. Energi terhubung langsung dengan stabilitas ekonomi, ketahanan sosial, hingga legitimasi kebijakan publik. Gangguan pada satu titik dapat memicu efek berantai yang meluas.
Dalam konteks ini, ancaman tidak perlu hadir sebagai krisis besar. Ia cukup bekerja secara bertahap, menggerus daya tahan tanpa memicu alarm yang jelas.
Ada satu dimensi lain yang semakin relevan: informasi. Dalam era digital, persepsi publik terhadap isu energi dapat membentuk arah kebijakan.
Narasi yang tidak utuh atau bias berpotensi memperlemah posisi negara, terutama ketika dihadapkan pada tekanan eksternal. Di sinilah perang asimetris menemukan bentuknya yang paling halus—beroperasi di antara fakta, opini, dan kepentingan.
Pada akhirnya, ketahanan energi bukan hanya soal ketersediaan sumber daya, tetapi soal kemampuan mengelola ketergantungan.
Seberapa jauh sebuah negara mampu mengurangi celah, memperkuat sistem, dan menjaga kendali atas kebijakan strategisnya. Dalam dunia yang semakin cair, kedaulatan tidak selalu diuji di medan tempur, melainkan di ruang-ruang yang lebih sunyi—di jalur distribusi, di pasar energi, dan dalam cara sebuah bangsa memahami posisinya sendiri.
