JurnalPatroliNews – JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memangkas dana transfer ke daerah (TKD) bagi pemerintah daerah yang dinilai mempersulit masuknya investasi ke Indonesia.
Purbaya menegaskan, setiap pemerintah daerah harus memastikan kebijakan yang diterbitkan mendukung iklim investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing.
Menurutnya, investasi menjadi faktor penting agar dunia usaha berkembang dan perekonomian daerah semakin kuat.
“Kalau enggak begitu, ya kita warning. Bisa lewat menteri sekretariat negara, menteri dalam negeri, dan lain-lain. Kalau masih ngotot juga bisa kita potong TKD-nya,” ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, dikutip Rabu (13/5/2026).
Tak hanya pemerintah daerah, Purbaya juga menyatakan akan mengurangi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang dinilai menghambat arus investasi ke Tanah Air.
Ia menilai kementerian dan lembaga memiliki peran strategis dalam menerbitkan kebijakan sekaligus menyelesaikan persoalan di sektor masing-masing. Karena itu, seluruh regulasi yang dibuat harus selaras dengan upaya mempercepat investasi dan kegiatan usaha.
“Karena di kementerian-kementerian yang lain kadang-kadang lambat, ya saya bisa kasih anggaran atau saya kurangi anggarannya kalau tetap ngotot. Daerah juga sama ya,” tuturnya.
Purbaya menegaskan Indonesia perlu meningkatkan investasi dan keterlibatan sektor swasta guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.
Menurut dia, pemerintah saat ini terus mempercepat realisasi investasi melalui penyederhanaan proses bisnis dan penyelesaian berbagai hambatan yang selama ini mengganggu pelaku usaha.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pembentukan Kanal Debottlenecking yang dijalankan oleh Satgas Percepatan Program Pemerintah.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berupaya membantu pelaku usaha menyelesaikan persoalan investasi secara cepat dan efisien tanpa proses birokrasi yang berlarut.
“Beberapa business community yang datang ke sini, kita jelaskan bahwa kita punya debottlenecking task force yang bisa melepaskan problem mereka dengan cepat dan murah,” tandasnya.
Langkah tegas ini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memastikan seluruh pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, bergerak sejalan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif demi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
