JurnalPatroliNews – JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah tokoh ekonomi yang pernah menduduki jabatan strategis sebagai menteri hingga gubernur Bank Indonesia dalam sebuah pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 22 Mei 2026.
Pertemuan tersebut digelar di tengah perhatian pemerintah terhadap dinamika ekonomi global, volatilitas nilai tukar rupiah, serta upaya memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan para tokoh yang diundang merupakan figur yang memiliki pengalaman langsung menghadapi berbagai gejolak ekonomi nasional pada masa lalu.
Mereka antara lain mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2003–2008, Burhanuddin Abdullah, mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2004–2009, Paskah Suzetta, ekonom senior sekaligus mantan anggota DPR RI periode 2004–2009, Drajad Wibowo, serta mantan Wakil Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014, Lukita Dinarsyah Tuwo.
Selain Airlangga, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan CEO Danantara, Rosan Roeslani, turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut.
“Saya didampingi oleh Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya. Tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau gubernur Bank Indonesia, antara lain tadi Pak Burhanuddin, kemudian ada Pak Paskah Suzetta, ada Pak Drajat, ada Pak Lukita,” ujar Airlangga usai pertemuan.
Dalam diskusi tersebut, para mantan pejabat ekonomi membagikan pengalaman saat menghadapi tekanan ekonomi global, termasuk krisis keuangan 2008 yang sempat mengguncang berbagai negara.
Airlangga mengungkapkan salah satu catatan yang disampaikan dalam pertemuan adalah tingginya inflasi dan gejolak nilai tukar rupiah yang pernah dialami Indonesia akibat lonjakan harga minyak dunia pada pertengahan dekade 2000-an.
“Mereka mengatakan kalau di masa lalu inflasi kita di periode sekitar 17 persen dan juga terjadi perubahan nilai kurs akibat krisis minyak di tahun 2005. Ada krisis minyak di mana harga minyak bisa naik sampai 140 dolar, ada pada waktu itu penyesuaian harga sehingga inflasinya bisa naik ke 27 persen,” paparnya.
Meski demikian, pemerintah menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan periode krisis terdahulu.
Menurut Airlangga, fundamental ekonomi nasional dinilai lebih solid dengan stabilitas makroekonomi yang lebih terjaga, termasuk tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang masih relatif terkendali.
“Nah, kalau kita cek dengan konteks hari ini relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat, dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya. Dan dari situ sebetulnya kita belajar bagaimana mengantisipasi dan apa yang diperlukan untuk menghadapi situasi-situasi ke depan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo juga meminta jajaran ekonomi pemerintah terus memperkuat ketahanan sektor keuangan melalui penyempurnaan regulasi serta pengawasan prudensial terhadap industri perbankan nasional.
“Presiden meminta kami beserta Menteri Keuangan untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita,” pungkas Airlangga.
