JurnalPatroliNews – JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons surat protes yang dilayangkan Kamar Dagang China di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut sebelumnya menjadi sorotan karena memuat sejumlah keberatan terkait kebijakan sektor pertambangan dan investasi.
Bahlil mengaku telah menjalin komunikasi langsung dengan perwakilan Kadin China maupun Duta Besar China di Jakarta guna memberikan penjelasan atas berbagai isu yang dipersoalkan.
“Beberapa sudah komunikasi sama saya, dubesnya sudah ngobrol sama saya. Saya sudah memberikan penjelasan dengan baik,” ujar Bahlil kepada awak media di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (14/5/2026).
Meski demikian, Bahlil menyatakan belum menerima atau membaca secara langsung surat resmi yang dikirimkan kepada Presiden.
“Belum dapat suratnya,” kata dia singkat.
Soroti Regulasi hingga Beban Biaya Produksi
Surat yang disampaikan Kadin China kepada Presiden memuat sejumlah persoalan strategis. Di antaranya kenaikan royalti mineral dan pajak, kewajiban Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), serta pemangkasan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel.
Selain itu, pengawasan hukum dan kehutanan terhadap sejumlah proyek perusahaan China juga dinilai terlalu ketat. Kadin China turut menyoroti pengetatan visa kerja, ancaman pencabutan insentif kendaraan listrik, hingga revisi Harga Patokan Mineral (HPM) dan perubahan kebijakan yang disebut dilakukan secara mendadak.
Rangkaian kebijakan tersebut diklaim telah meningkatkan biaya produksi secara signifikan dan memicu kekhawatiran terhadap keberlanjutan investasi mereka di sektor hilirisasi nasional.
Sebagai salah satu investor terbesar di industri nikel Indonesia, Kadin China memperingatkan bahwa tekanan regulasi tersebut berpotensi berdampak luas terhadap proyek yang sedang berjalan, kinerja ekspor, stabilitas rantai industri, hingga keberlangsungan lapangan kerja bagi ratusan ribu tenaga kerja.
Pemerintah sendiri menegaskan akan terus membuka ruang komunikasi dengan pelaku usaha guna memastikan kebijakan berjalan seimbang antara kepentingan nasional dan keberlanjutan investasi.
